NHM Komitmen Sejahterakan Masyarakat Lingkar Tambang Lewat PPM

Pertemuan Presiden Direktur PT Indotan Halmahera Bangkit H Robert Nitijudo Wachjo bersama warga lingkar tambang, di Jakarta.

 JAKARTA, malutpost.id - Presiden Direktur PT Indotan Halmahera Bangkit H Robert Nitijudo Wachjo yang juga pemilik baru PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat lingkar tambang. Untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi di kawasan lingkar tambang terutama berkaitan dengan pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), manajemen PT NHM mengundang  tokoh masyakat, DPRD, kepala suku, pemuda, mahasiswa, Forum Kepala Desa (FKD) dan Camat di kawasan lingkar tambang Halmahera Utara (Halut) untuk bersilaturahmi di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung secara terbuka dan penuh kekeluargaan serta keakraban ini dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2020.

      Dalam pertemuan tersebut H Robert ingin mendapatkan masukan sekaligus belajar dan mendengar langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat selama NHM masih dibawah Newcrest. “ Dengan mengetahui masalah dan telah menerima masukan masyarakat, kedepannya implementasi program PPM akan dilakukan lebih baik lagi,” kata Perwakilan PT Indotan Halmahera Bangkit Amin Anwar.

      Merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) No 41 Tahun 2016 tentang PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, maka setiap badan usaha pertambangan diwajibkan untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). 

      Program PPM sendiri merupakan salah satu upaya serius dari pemerintah untuk mengejawantahkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) di dunia tambang, dengan tujuan untuk lebih mendorong perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan hidup di sekitar tambang, baik secara individu maupun secara kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. Permen PPM ini lebih diperjelas melalui Kepmen ESDM No 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepmen ini memuat dua poin utama, yaitu Pedoman Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) dan Pedoman Rencana Induk PPM.

      Program PPM tersebut mencakup  8 program, meliputi pendidikan, kesehatan, tingkat pendidikan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan komunitas dan infrastruktur.

      Dalam pertemuan dengan  empat kepala suku (Pagu, Modole, Boeng, dan Towiliko) di titik beratkan pada persoalan sosial budaya masyarakat lingkar tambang. Untuk itu PTNHM sepakat mengalokasikan bantuan setiap tahun sebesar Rp 1 miliar untuk setiap suku, ditambah 

Rp 50 juga setiap bulannya untuk operasional kesekretariatan masing-masing suku.

      Bantuan ini diperuntukkan untuk pelestarian rumah adat, pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian adat dan budaya, penguatan kapasitas kelembagaan adat empat suku agar semakin memiliki kemampuan dalam melestarikan budaya, tradisi, kesenian, kearifan lokal dan bentuk ekspresi kultural lainnya yang merupakan modal sosial dalam membangun keberdayaan masyarakat lokal. Di samping itu perlu membangun jaringan lintas pelaku dan kerjasama dalam rangka aktualisasi adat istiadat dan sosial  budaya masyarakat dalam kegiatan strategis daerah dan masyarakat. “ Untuk menunjang kegiatan itu setiap suku harus menyediakan fasilitas sanggar budaya, pengadaan perlengkapan adat, pengembangan perpustakaan bahasa dan budaya serta pergelaran pekan raya budaya. Di samping Presiden Direktur NHM juga meminta kepada kepala suku untuk membuat program  santunan kepada anak-anak yatim piatu,” jabarnya.

Sedangkan saat pertemuan dengan mahasiswa menghasilkan kesepakatan, PTNHM akan terus memberikan bantuan dana pendidikan dan beasiswa berprestasi. PTNHM juga akan memberikan bantuan langsung kepada setiap mahasiswa berupa uang kost (kontrak rumah). “ Untuk pertemuan dengan pemuda hasilnya, PTNHM memberikan kesempatan menjadi pemasok kebutuhan makanan sehari-hari karyawan PTNHM, seperti sayuran, ikan, daging, buah-buahan, dan sebagainya.

Untuk mengasah keterampilan para pemuda PTNHM juga akan memberikan pelatihan seperti perbengkelan, pertanian, perikanan, kewirausahaan dan kemandirian ekonomi,” terangnya.

      Pada sesi pertemuan dengan para camat dan Forum Kepala Desa (FKD), mereka membahas dana desa yang sebelumnya diberikan secara tunai akan diubah. Walau tetap secara tunai, namun  harus berbasis program sesuai dengan amanat undang-undang minerba dan Kepmen ESDM No 41 2016. 

      Untuk itu PTNHM mendorong kepala desa membuat program-program sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap desa.PTNHM juga mendorong setiap kecamatan untuk membentuk koperasi agar membeli hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dari petani dan peternak untuk dipasok ke PTNHM. “ Kedepannya koperasi masing-masing kecamatan bisa dikembangkan yang lebih luas seperti koperasi simpan pinjam.(rul/*)