Indikasi Manipulasi LHKPN, KPK Diminta Telusuri Harta Paslon di Malut


Abdul Kader Bubu. (Foto: Hasbi/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id - Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara sejak beberapa hari ini menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan berharap kedatangan lembaga anti rasuah dalam rangka supervisi kasus dan penggunaan anggaran di Malut itu memberi dampak terhadap penegakan hukum.


Dosen hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate, Abdul Kadir Bubu mengatakan, kunjungan KPK di Malut bukan kali pertama dilakukan. Menurutnya,  kunjungan KPK diakhir tahun itu memunculkan asumsi hanya menghabiskan sisa anggaran. Abdul Kadir bilang, jika KPK dalam rangka supervisi kasus atau penggunaan anggaran di Malut, mestinya setelah kembali memberi bukti.


Dade, sapaan akrab Abdul Kadir Bubu, menantang KPK untuk menelusuri laporan harta kekayaan masing-masing pasangan calon kepala daerah. Sebab, ada indikasi ada paslon yang memanipulasi laporan harta kekayaan di LHKPN. "Buktinya, mereka (cakada,red) melaporkan LHKPN itu hanya sedikit tetapi aktivitas mereka dengan anggaran yang besar. Itu artinya ada kebohongan besar disana," kata Dade kepada malutpost.id, Kamis (12/11/2020).


Tak hanya itu, Abdul Kader Bubu juga menyoroti penanganan kasus di Kepolisian dan Kejaksaan. Mestinya, lanjut Abdul Kader, KPK mengambil alih setelah dilakukan supervisi. Sayanganya, yang terjadi justru tidak ada langkah dan hanya sebatas gertakan. "Sekarang KPK juga berkata seperti itu. Sama dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, bahwa akan ambil alih kasus di kejaksaan dan polda" ujar Abdul Kadir Bubu.


Dade menekankan, sepanjang KPK tidak membuktikan bahwa KPK serius maka tidak perlu diapresiasi. KPK, kata Dade adalah penyelenggara negara untuk memberantas korupsi. "Kalau mereka lakukan pemberantasan korupsi, itu tidak perlu dipuji karena memang itu tugas mereka," pungkasnya. (aby)


-

Peliput : Hasbi Konoras 

Editor   : Ikram