Kalah di PTUN, Bahrain-Muchlis Balik DKPP KPU Halsel

Muhammad Konoras. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Pasangan Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji (BK-Muchlis) angkat bicara pasca putusan PTUN Ambon yang dimenangkan KPU Halmahera Selatan pada Jumat (13/11/2020) pekan kemarin.

Kuasa hukum BK-Muchlis, Muhammad Konoras menuturkan, seburuk apapun putusan hakim, sebagai warga negara yang baik harus tunduk dan taat. Namun, menurut Konoras, patut diselsakan karena KPU sebagai penyelenggara sebagian tugas pemerintah di bidang pemilu ranah tugasnya masuk  UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota, artinya KPU dapat disamakan dengan pejabat tata usaha negara sehingga dalam tugasnya juga tunduk pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Terkait permohonan fiktif positif ke PTUN Ambon, lanjut Konoras, tidak ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu, melainkan sebagai pejabat tata usaha negara yang notabene tidak melakukan kewajiban hukum sebagai pejabat tata usaha negara pada saat menolak pendaftaran pasangan calon Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji.

"Yang oleh ahli Administrasi Negara Prof Nirahua saat memberikan keterangan ahli berpendapat bahwa KPU wajib menerima dulu pendaftaran pasangan calon baru kemudian melakukan verifikasi dokumen dan apabila tidak memenuhi syarat, baru mengembalikan dokumen tersebut kepada partai politik atau gabungan partai politik dengan berita acara," jelas Konoras.

Hal itu, lanjut Konoras, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2017.  Serta didukung oleh pendapat ahli dari KPU Rudi, dalam keterangannya menyatakan KPU wajib meneliti keabsahan dan syarat dokumen yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati. "Nah kalau meneliti keabsahan dokumen berarti wajib menerima dulu baru meneliti, hal ini tidak dilakukan oleh KPU Halsel karena mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat 7 PKPU No 3 tahun 2017. Jadi ini soal penafsiran saja," kata Muhammad Konoras kepada malutpost.id, Sabtu (14/11/2020).

Menurutnya, permohonan fiktif positif kepada KPU baru pertama kali terjadi di Indonesia yaitu kasus KPU Halsel. Konoras menilai, Hakim PTUN Ambon keliru dalam membedakan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan KPU sebagai pejabat tata usaha negara, sehingga keliru menilai soal kompetensi absolut. Padahal, didalam fiktif positif begitu dianggap permohonan telah memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan persidangan.

"Kalau seandainya PTUN tidak memiliki wewenang untuk mengadili maka berdasarkan tertib hukum acara di TUN harus sejak pendaftaran wajib menolak, nah hal itu tidak dilakukan oleh PTUN Ambon," jelasnya.

Konoras menegaskan, putusan PTUN Ambon ini belum masuk pada materi perkara. Untuk itu, orang yang menganggap KPU telah memenuhi prosedur dalam hal menolak permohonan dokumen calon Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji adalah sebuah kekeliruan dan menjustifikasi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Halsel. "Kita akan menguji hal itu ke DKPP nanti dan Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke DKPP," tegas Konoras. (aby)


-

Peliput : Hasbi Konoras

Editor   : Ikram