Kasus Dugaan Ijazah Palsu Dihentikan, Konoras Pertanyakan Sikap Polda Malut

Muhammad Konoras. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Di hentikannya penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama calon bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik menuai protes.

Kuasa hukum pelapor, Muhammad Konoras mengaku, langkah penyidik Polda Malut menghentikan kasus tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada pelapor melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Justru, informasi dihentikan kasus itu disampaikan oleh kuasa hukum terlapor melalui media massa jauh sebelum pernyataan resmi yang disampaikan Polda Malut.

"Kuasa hukum terlapor, RY telah menyatakan pada 27 September 2020 bahwa kasus itu akan dihentikan. Ternyata, betul kasus itu kini dihentikan," kata Muhammad Konoras kepada malutpost.id, Rabu (18/11/2020).

Ketua Peradi Kota Ternate itu menambahkan, kasus secara diam-diam oleh penyidik Polda tanpa memberikan SP2HP kepada pelapor menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 3 Perkap nomor 6 tahun 2019 mengharuskan setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP.

Untuk itu, Konoras meminta kepada Kapolda Malut untuk memberikan SP2HP kepada pelapor sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Perkap nomor 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. Pihaknya juga meminta Polda Malut memberikan surat penetapan penghentian penyelidikan dan atau penyidikan sebagaimana yang telah diumumkan oleh Kabid Humas Polda Malut serta berita acara penyitaan dokumen ijazah milik terlapor dan dokumen pembanding lainnya.

"Termasuk berita acara hasil uji forensik atau surat lain yang disamakan yang telah dilakukan uji forensik kriminal atas dokumen ijazah di laboratorium," tandas Konoras. (aby)


-

Peliput : Hasbi Konoras

Editor   : Ikram