Kejati Malut Terus Buru Mobdin di Tangan Mantan Pejabat

Asdatun Kejati Malut, R. Jefri Huwae. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bakal merampas aset Pemerintah Provinsi Malut dari penguasaan pihak ketiga. Hal itu dilakukan karena Pemprov Malut telah memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati Malut melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

"SKK yang diberikan Pemprov Malut itu sebanyak 20 terdiri dari 18 barang bergerak dan 2 barang tidak bergerak," kata Asisten Perdata dan Tata Usaha (Asdatun) Kejati Malut, R. Jefri Huwae kepada malutpost.id, Kamis (19/11/2020).

Sedangkan terkait dengan 58 motor dinas yang masih ada di pihak ketiga, kata Asdatun, Kejaksaan menunggu pemberian SKK dari Pemprov dan sudah menjadi kewajiban hukum karena itu sudah menjadi komitmen Kejaksaan untuk memberikan sporting dan optimal kepada pemda. "Untuk 20 SKK sudah sekitar 5 yang telah di kembalikan, mungkin besok ada tambahan," ungkapnya.

Pada prinsipnya, lanjut Jefri, Kejaksaan siap memberikan dukungan kepada pemprov untuk mengambil kembali aset. "Harapnya kalau sudah selesai masa dinasnya wajib mengembalikan aset tersebut dan tidak boleh barang negara itu dipakai untuk kepentingan pribadi, apalagi dengan maksud dan tujuan memiliki," pungkas Jefri. (aby)


-

Peliput : Hasbi Konoras

Editor   : Ikram