Pejabat Keuangan Malut Diperiksa terkait Kasus Pajak Kendaraan di Mortai

Salah satu staf di BPKPAD Malut dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi anggaran pajak di Samsat Morotai, Senin (11/1/2021). (Foto: Ramlan/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id -- Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara kembali memeriksa satu saksi dalam kasus dugaan korupsi pajak kendaraan bermotor tahun 2018 di UPTB Samsat Kabupaten Pulau Morotai. Saksi inisial FIM merupakan staf di Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Pemrov Malut. FIM dimintai keterangan untuk tersangka insial AR.

"Saya hanya dipanggil sebagai saksi saja, permintaan keterangan terkait masalah UPTB Samsat Morotai," kata FIM yang kini menduduki jabatan kepala bidang pada BPKPAD Malut usai dimintai keterangan di Halaman Kejati Malut, Senin (11/2/2021).

FIM merupakan saksi yang baru pertama kali memberikan keterangan. Dia mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik. Menurutnya pertanyaan yang diajukan sesuai tupoksinya di akuntasi. "Yang dijelaskan terkait tupoksi dibidang akuntansi, itu saja. Saya juga kan bukan saksi inti," akunya.

Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga melalui Kasidik Pidsus Hasan M. Tahir, saat dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan tersebut. Hanya saja, Hasan menolak menjelaskan soal pemeriksaan tersebut. "Siang ini pemeriksaan saksi dari BPKPAD Provinsi Malut dalam perkara dugaan korupsi Samsat Morotai," singkatnya.

Sekedar diketahui, kasus dugaan korupsi pada UPTB Samsat Morotai tahun 2018 itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 700 juta. Dalam kasus itu, kepala UPTB Samsat Morotai, Ridwan Awal telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Oktober 2019. Dimana, bersangkutan dikenakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.(cr-04)


-

Peliput : Ramlan Harun

Editor   : Ikram