Rotasi Jabatan Disoal

DISOAL: Pelantikan yang dianggap melanggar aturan. Ft ridwan/malut post

BOBONG - Rotasi pejabat tingkat pratama Pemkab Pulau Taliabu disoal. Diduga rotasi ini tidak sesuai assessment yang direkomendasikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sumber Malut Post di Pemkab Taliabu mengatakan, ada beberapa pejabat yang saat assessment untuk instansi tertentu, namun pelantikan justru di instansi lain yang tidak sesuai hasil assessment.  Salah satunya mantan Inspektur Inspektorat Jufri Sahrudin, yang saat assessment lulus urutan pertama di Bappeda, namun yang bersangkutan dilantik sebagai Plt  Kepala Badan Litbang.

Lebih parahnya lagi, terdapat beberapa jabatan dinas yang ikut dilelang dan pejabat yang dinyatakan lulus Assessment, ternyata saat pelantikan bukannya didefinitifkan tapi  justru kembali menjadi plt. "Kalau model dan cara merotasi pejabat tidak bersandar pada hasil lelang jabatan, tapi hanya bersandar pada pertimbangan hak prerogatif kepala daerah, sebaiknya kedepan tidak perlu dilakukan lelang jabatan atau apapun namanya," keluh  sumber Malut Post.

Sekkab Pulau Taliabu Salim Ganiru mengaku proses pergeseran jabatan eselon dua,  mengacu pada rekomendasi KASN, dan hasil evaluasi dari  panitia seleksi (Pansel) yang diketuai Rektor Unkhair Prof. Dr  Husain Alting, bersama Prof. Haris dari UGM, Dr. Ridha Adjam Unkhair, Dr. Soleman dari LAN Makassar, dan Kepala Biro Kepegawai Provinsi Malut yang itu dilakukan pada Juli 2019 lalu. "Soal rekomendasi ini kan ibarat rambu-rambu atau seperti sajian menu yang dihidangkan diatas meja makan, terserah yang mau makan bisa memilih dan memilah dalam hal ini penaggunjjawab kepegawaian yaitu bupati," jelas Salim. (rid/onk).