Sekwan Kepsul Belum Berkantor


SANANA - Setelah dilantik beberapa waktu lalu, Plt Sekretaris DPRD (sekwan) Kepulauan Sula (Kepsul) Yulita Umanailo, belum berkantor.

Diduga ketidakhadiran Yunita  karena keberadaannya masih menjadi polemik di DPRD. Bahkan sebagian anggota berencana menggunakan hal interplasi atau hak bertanya terkait keputusan Bupati Hendrata Thes melantik Yunita sebagai Plt. Sekwan DPRD kepsul. Terkait kasus ini, anggota DPRD berkonsultasi ke Departamen Dalam Negeri (Depdagri). ”Tadi (kemarin, red) saya dan teman anggota DPRD sudah konsultasi ke Depdagri, Insya Allah dalam waktu dekat kita panggil bupati dengan hak interpelasi,” kata Ketua Komisi I DPRD Kepsul, M. Natsir Sangaji.

Politisi Gerindra ini mengatakan, DPRD menilai kebijakan bupati melanggar pasal l 204 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2014, yang  menjelaskan sekwan diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Kemudian pada pasal 31 ayat (3) PP nomor 18 tahun 2016 juga ditegaskan, sekwan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. “Ini jelas bupati melanggar aturan,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepsul, Imran Umalekhoa menuturkan, statusnya Yulita saat ini masih pelaksana tugas (plt) belum dilantik secara definitif. Bahkan kata Imran, masalah tersebut telah dibahas bersama antara DPRD dan pemkab saat hearing beberapa hari lalu. ”Statusnya belum definitif dan kita pasti koordinasi dengan DPRD kalau menempatkan sekwan definitif,” kata Imran di ruang kerjanya, kemarin (15/1).

Untuk itu lanjut Imran, jika dalam pengusulan sekwan definitif, pihaknya akan meminta persetujuan dari DPRD dan mengajukan tiga nama. Meski begitu lanjut Imran, pihaknya tetap menerima jika ada keputusan dari pusat yang membatalkan keputusan tersebut. "Nanti kita tinjau lagi (jika dibatalkan)," pungkasnya. (ikh/onk).