Pemkab Taliabu Abaikan Permendagri

Arisandi La Isa

BOBONG - Pencairan anggaran pilkada untuk KPU Pulau Taliabu, dianggap tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Pemkab Pulau Taliabu dianggap mengabaikan Permendagri  Nomor :  54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD), karena mencairkan anggaran di luar dari ketentuan tersebut.  "Dalam Permendagri ini dijelaskan pencairan NPHD tahap pertama 40 persen. Jadi untuk Taliabu 40 persen jumlahnya Rp 5,752 miliar lebih dari total NPHD yang disepakati Rp 14.647.100.000,” kata Ketua KPU Taliabu Arisandi La Isa. Namun pada kenyataannya anggaran tahap satu yang dicairkan hanya Rp 750 juta. Dia menjelaskan dalam Permendagri ini, dijelaskan pencairan anggaran untuk tahap kedua NPHD jumlah 50 persen, dan tahap tiga sisanya 10 persen.

Lanjutnya, sejak KPU dan Pemkab Pulau Taliabu melakukan penandatangan NPHD untuk pilkada 2020, pemkab mencairkan anggarannya sedikit demi sedikit. Tahun 2019 cair senilai Rp 350 juta, kucuran kedua Rp 750 juta.  "Jadi dari pencairan yang seharusnya 40 persen sesuai Permendagri itu senilai Rp 5,7 miliar, namun sampai yang cair baru Rp 1,1 miliar,” keluh Arisandi.

Pencairan Anggaran Bawaslu Molor
Bukan hanya itu saja, pencairan anggaran untuk Bawaslu juga molor.  Komisioner Bawaslu Pulau Taliabu Mohtar Tidore mengaku, molornya pencairan anggaran membuat Panwascam terpaksa patungan dana untuk menjalankan kerja-kerja perekrutan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tingkat desa. "Langkah patungan dana untuk melaksanakan tahapan pemilu di wilayah masing-masing, menyusul NPHD Bawaslu tak kunjung dicairkan Pemkab Taliabu," aku Mohtar.

Beberapa waktu lalu, Sekretariat Bawaslu usulkan permintaan pencairan anggaran sebesar Rp 2 miliar dari total NPHD untuk Bawaslu sebesar Rp 6,5 miliar, namun permintaan tersebut belum ditindaklanjuti pemkab. Dia menambahkan sejak panwascam dilantik Desember 2019, hingga Februari mereka belum mendapat gaji.

Terkait dengan itu, Sekkab Salim Ganiru dikonfirmasi mengatakan, pencairan anggaran NPHD untuk KPU maupun Bawaslu yang diusulkan bukan menjadi urusannya. "Silahkan tanya di Keuangan karena tugas mereka," kata sekkab. Dia menyampaikan, usulan anggaran tersebut tetap akan diproses, namun yang disetujui paling banyak setengah dari yang diminta. (rid/onk).


Anggaran pilkada Pulau Taliabu

Anggaran KPU :  Rp 14.647.100.000
Usulan Pencairan Tahap I (40 persen) : Rp  5.752.000.000
Realisasi : Rp 1.100.000.000

Anggaran Bawaslu : Rp 6.500.000.000
Usulan Pencairan Tahap I : Rp 2.000.000.000
Realisasi : Rp 0