Lagi, Kades Capalulu Dipolisikan

RAME-RAME: Warga yang melapor oknum kades Capalulu ke Polres Kepsul kemarin. ft ikram/malut post

SANANA - Kepala Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, MAU alias Ali, kembali dilaporkan ke polisi.
Senin (24/2), warga Capalulu beramai-ramai ke Polres Kepulauan Sula (Kepsul) dan melaporkan Ali. Tak tanggung-tanggung, mereka membuat dua laporan sekaligus yakni kasus dugaan pemalsuan tandatangan sejumlah perangkat desa di dokumen APBDes 2017 dan 2018. Laporan lainnya yakni tekait dugaan pengrusakan tanaman kelapa milik 12 warga tahun 2018 namun tidak diganti rugi. Untuk tanda tangan palsu, warga menduga banyak program dengan anggaran ratusan juta rupiah, yang tanda tangan warga dipalsukan kades. “Ada dua laporan yang kita masukan ke Polres hari ini (kemarin, red) berkaitan dengan Kades Capalulu," kata Kuswandi Buamona, kuasa hukum warga.

Wandi menjelaskan, terkait kasus dugaan penebangan tanaman kelapa untuk pemasangan jaringan listrik, kades menjanjikan akan dibayar setelah  anggaran dana desa (DD) cair. Besarnya ganti rugi Rp 100 ribu per satu pohon kelapa. Namun hingga saat ini belum dibayar. “Sampai sekarang tidak dibayar, sementara kontraktor yang menangani juga belum memberikan ganti rugi," ujar Kuswandi.
Terkait dengan pemalsuan tandatangan terdapat di hampir semua item mata anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Tanda tangan aparat desa yang ditiru diantaranya, Ketua LPM Capalulu Ahyat Umamit, Ketua Bidang Olahraga Desa Anjar Sangaji, Ketua Dusun I Sainudin Umasangaji, Kaur Pembangunan Ridwan Engelen, Ketua Dusun II Mohtar Drakel, dan Kaur Pembangunan, Kamarudin Kemhai.

Tanda tangan Kaur Pembangunan Ridwan Engelen yang ditiru misalnya, belanja perjalanan dinas di lima item anggaran diantaranya perjalanan luar daerah, luar daerah dalam provinsi, dan dalam kabupaten serta belanja jasa transaksi keuangan, belanja modal pengadaan komputer dengan total Rp 93,5 juta.  Kemudian kegiatan penyelenggaraan  musyawarah desa yang didalamnya terdiri dari beberapa item belanja seperti makan minum, belanja alat tulis hingga honorarium dengan total nilai Rp 15 juta lebih. 
Kemudian kegiatan pengelolaan informasi desa senilai Rp 22 juta, kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga senilai Rp 47 juta, kegiatan pembinaan organisasi perempuan (PPK) Rp 68 juta.  Anehnya, seluruh kegiatan yang tercantum itu tanpa melalui musyawarah desa. "Jadi aparat desa mengaku tidak pernah tandatangan makanya kita lapor saja,"  kata Wandi, panggilan akrab Kuswandi.

Sementara Sahrul Ipa, yang mewakili masyarakat membuat laporan mengatakan, aparat desa yang namanya tercantum dalam dokumen anggaran itu tidak pernah melihat dokumen anggaran, apalagi menandatangani."Jadi kita ingin masalah ini diproses," pungkasnya, di Polres Kepsul kemarin. (ikh/onk).