Bupati dan Perangkat Berjamaah Keluar Daerah

Aliong Mus dan Ramli

BOBONG - Aktivitas pemerintahan di Pemkab Pulau Taliabu, tidak berjalan normal. Karena mulai dari pimpinan daerah hingga pejabat berjamaah keluar daerah.

Bupati Aliong Mus dan Wakil Bupati Ramli, dua bulan terakhir ini banyak berada di Jakarta. Kabarnya mereka berdua melobi partai untuk mendapat rekomendasi maju kembali dalam pilkada tahun ini. Selain bupati dan wabup. Banyak pejabat juga tak terlihat, termasuk Sekkab Salim Ganiru. Pejabat lainnya yang diduga keluar daerah adalah adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Hi. Irwan Mansur, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kuraisia Marsaoly, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mansu Mudo, Sekretaris DPRD (Sekwan) Ali Umanahu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samsudin Ode Maniwi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gafarudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masni Ibrahim, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sunadi Buamona, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sutomo Teapon, dan Kepala Dinas Transmigrasi Syahjuan Fatgehipon. "Rata-rata para kepala badan dan kadis ini sedang melakukan perjalanan dinas keluar daerah," ungkap sumber terpercaya Malut Post.

Di satu sisi, sejumlah program tidak berjalan. Hingga memasuki akhir bulan Februari, kegiatan tidak jalan. Salah satu penyebabnya karena kepala BPPKAD keluar daerah.

Kepala  Diskominfo Pulau Talibu, Gafarudin dikonfirmasi mengatakan, Bupati Aliong Mus keluar daerah mengikuti empat kegiatan. Dia menuturkan 17 Januari lalu ikut kegiatan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyangkut koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya mengikuti kegiatan rakornas investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya ikut rakornas perpustakaan di Kementerian Dalam Negeri. “Kegiatannya Senin (244/2) lalu,” katanya.

Selain itu Bupati ikut kegiatan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terkait penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota wilayah III. “Itu agenda bupati selama berada di Jakarta,” jelas Gafarudin. (rid/onk).