Kades Waisakai Tak Transpan Soal BLT, FPMW Boikot Kantor Desa

Aksi FPMW di depan kantor Desa Waisakai. (ISTIMEWA)

Sanana, malutpost.id - Forum Pelajar Mahasiswa Waisakai (FPMW) bersama Masyarakat Desa, menggelar aksi di depan kantor Desa Waisakai, Kecamatan Mangole Utara Timur, Selasa (19/5). Aksi tersebut adalah meminta kepada Kepala Desa Waisakai agar melakukan rapat bersama dengan masyarakat, guna membicarakan terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara terbuka di hadapan Masyarakat. 

Aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa dan Masyarakat ini, bagian dari luapan keresahan terhadap penggunaan anggaran BLT yang hingga kini tidak ada kejelasan dari  Pemerintah Desa. Ketidakjelasan inilah yang memaksa mahasiswa menggelar aksi, dengan menutup aktivitas di kantor desa.

Sebelumnya, Mahasiswa sudah melakukan pertemuan dengan Aparatur Desa untuk membijaki persoalan ini. Hasilnya ada beberapa poin kesepakatan, yakni pihak pemerintah Desa akan segera melakukan rapat bersama dengan masyarakat pada Selasa, 19 Mei. Namun karena pemerintah Desa lalai dari kesepakatan itu, maka Mahasiswa bersama Masyarakat menggelar aksi, sebagai bentuk protes terhadap seluruh kinerja pemerintah Desa.

"Pemerintah desa terkesan menyembunyikan masalah BLT ini. Padahal kita sudah sepakat untuk rapat bersama, tapi toh mereka (pemerintah desa) lalai. Ada apa ini. Ya, solusinya kita demo, kita boikot aktivitas perkantoran," kata Ketua Umum Forum Pelajar Mahasiswa Waisakai (FPMW), Iwan M. Umasugi.

Sementara itu, Koordinator Aksi Fahridani Umamit menerangkan bahwa, Aksi ini adalah bentuk persatuan dari Mahasiswa dan Masyarakat untuk meminta penjelasan dari Kepala Desa. karena sejauh ini tidak ada sikap keterbukaan dari Kepala Desa menyangkut penggunaan anggaran BLT.

"Saya kira dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 itu sudah jelas diuraikan tentang mekanisme dan syarat penerima BLT. Tapi kenapa sejauh ini masih ada sejuta tanya di benak Masyarakat menyangkut BLT,” Ujar Fahridani.

Mahasiswa berharap dengan aksi tersebut, pemerintah desa segera mengumpulkan masyarakat untuk menjelaskan penyaluran hak masyarakat tersebut. (anv)

-

Editor : Haiyun Umamit