Pemdes tak Transparan, Warga Palang Kantor Desa Johor

Kantor Desa Johor yang dipalang warga. (ISTIMEWA)

Sanana, malutpost.id – Aksi  palang kantor desa di Kabupaten Kepulauan Sula marak terjadi di tengah pandemi covid-19. Kali ini solidaritas pemuda dan masyarakat Desa Johor, kecamatan Mangole Barat, menyoroti kinerja pemerintah desa (Pemdes) terkait pengelolaan anggaran desa yang dinilai transparan, Ahad (14/6). 

Menurut menilai pemdes tidak transparan soal penggunaan anggaran, baik alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) 2017, 2018, 2019 serta anggaran di badan usaha milik desa (Bumdes). Aksi itu berujung pemalangan kantor desa setempat.

Selain itu masyarakat juga menilai Pemdes Johor tidak serius mengurus anggaran bantuan langsung tunai (BLT) serta dana penanganan Covid-19.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan BPD untuk mendesak kepala desa berserta stafnya melakukan rapat bersama masyarakat. BPD sudah meminta sebanyak empat kali, tapi kades tidak mengindahkan apa yang di sampaikan,” ujar Faisal Junaidi.

Menurut Faisal, palang kantor tidak akan dibuka sampai pemdes menggelar musyawarah dengan masyarakat. Mereka juga mempertanyakan pembangunan lampu jalan 2019 yang sampai saat ini belum selesai dikerjakan, namun pemdes kembali menggelontorkan dana untuk membangun gedung posyandu.

"Untuk lampu jalan harusnya sudah selesai tahun 2019, namun sampai saat ini lampu jalan tersebut tidak bisa dinikmati masyarakat, ini yang membuat masyarakat marah sehingga sebagian lampu yang sudah terpasang dijabut karena sebagian warga belum menikmati,” pungkasnya. (anv)

 

-

Editor : Hayun Umamit