Tim HT-Umar Diduga Halangi Kerja Penyelenggaraan

Hendrata Thes saat datang ke rumah warga di Desa Waibau. (ISTIMEWA)

Sanana, malutpost.id -- Tim bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sula Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (HT-UU) diduga menghalangi kerja pengawasan Panwascam Sanana.
 
Ini terjadi saat Ketua Panwascam Kota Sanana, Bahrudin Umaternate bersama jajaran bawahannya mengawasi agenda silaturahmi HT-Umar di Desa Waibau Kecamatan Sanana, Selasa (16/9/2020) malam pukul 21.00 WIT.
 
"Awalnya saya ditelpon oleh anggota PPL Desa Waibau dan sampaikan agenda paslon itu (HT-Umar). Saya kemudian menuju lokasi. Sesampai di sana, saya minta izin di tim paslon untuk mendokumentasikan agenda paslon. Tapi mereka (tim) tidak mau," kata Bahrudin kepada malutpost.id, Rabu (16/9/2020). 
 
Alhasil, Bahrudin sempat adu mulut dengan tim paslon. Menurut mereka, panwas belum bisa melakukan pengawasan karena belum ada penetapan paslon. Namun, Bahrudin tetap ngotot dan nyaris dipukul. "Mereka  beralasan bahwa belum penetapan dan hanya ageda silaturahmi. Saya bahkan nyaris dipukul oleh salah tim yang biasa disapa Arjulen ketika saya hendak mengambil gambar salah satu mobil," ungkapnya. 
 
Kendati demikian, Bahrudin dan jajaran tetap melaksanakan kerja pengawasannya hingga agenda silaturahmi berakhir." Agenda silaturahmi dor to dor desa Waibau. Kami mengawasi sampai agenda selesai," tuturnya.
 
Lebih lanjut, Bahrudin menegaskan, tugas pengawasan Panwascam berlaku sejak dirinya dilantik pada Desember 2019 lalu sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta PKPU nomor 5 tahun 2020 tantang Tahapan Program dan Jadwal yang secara tegas menjelaskan Panwascam bekerja terhitung sejak dilantik Desember 2019 lalu. 
 
"Dalam ketentuan sudah jelas bahwa kerja pengawasan kami itu sejak dilantik. Bukan setelah penetapan paslon," tegasnya. 
 
Menanggapi persoalan tersebut Kordinator Devisi Pengawasan Bawaslu Kepsul, Risman Buamona menyampaiakan, akan rapat bersama Gakkumdu untuk membahas perihal itu.
 
"Tapi kita tunggu teman-teman Paswascam masukan  formulir A pengawasan lebih dahulu," imbuhnya. 
 
Dia menjelaskan, UU nomor 10 tahun 2016 secara tegas menjelaskan siapa yang sengaja menghalangi kerja mengawasan penyelenggara akan mendapatkan sanksi pidana.
 
"Khususnya pasal 198 huruf a setiap orang yang dengan sengaja tindak pidana kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit 12 juta, paling banyak 24 juta," jabarnya. 
 
Sementara Ketua Tim Kampanye HT-Umar Bustamin Sanaba menyatakan, pihaknya sudah meminta maaf ke Bawaslu secara kelembagaan atas insiden tersebut. "Saya sudah koordinasi dengan Bawaslu atas persoalan di lapangan. Prinsipnya kita juga menghargai kerja-kerja penyelenggara," imbuhnya. 
 
Bustamin juga mengaku sudah sampaikan ke tim dan seluruh pendukung HT-Umar agar tidak menghalangi kerja penyelenggara dalam bentuk apa pun."Kita sudah instruksi ke semua pasukan agar tidak menghalangi kerja penyelenggara. Karena itu pidana. Kejadian itu menjadi cacatan bagi kami untik mengevaluasi kerja-kerja internal," ujarnya.
 
Lebih lanjut, mantan ketua KPU Kepsul ini mengatakan, agenda silaturahmi HT-Umar tersebut dalam kapasitas sebagai Bupati."Ini masih agenda nupati selaku kepala daerah yang belum cuti," tandasnya.(cr-01)
 
 
 
-
Peliput : Gunawan Tidore
Editor   : Ikram