Ajukan PSU di 5 Kecamatan


Hendrata Thes dan Umar Umabaihi

SANANA - Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (HT-Umar), menyampaikan pokok permohonan sebagai pemohon pada Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang perdana pemeriksaan pendahuluan, Jumat (29/1) kemarin. Pokok permohonan ini disampaikan kuasa hukum mereka Fahmi H. Bachmid bersama rekan-rekannya.  Sidang dengan nomor perkara : 90/PHP.BUP-XIX/2021 ini, di mana pemohon tidak persoakan selisih suara 2.428 antara kliennya  yang mendapat 17.691 suara,  dengan paslon Fififan Adeningsih Mus dan M Saleh Marasabessy (FAM-SAH) yang memperoleh suara 20.119, sebagaimana ketetapan KPU Kepsul 17 Desember 2020 lalu. Yang dipersoalkan adalah sejumlah rangkaian dugaan pelanggaran yang didalilkan pada perkara tersebut. Sejumlah dalil yang disampaikan Fahmi H. Bachmid CS diantaranya  total suara melebihi jumlah DPT, DPTB dan jumlah surat suara cadangan. "Ini terjadi di Kecamatan Sanana, Sulabesi Timur, Sulabesi Selatan, Mangoli Selatan dan Mangoli Utara," bebernya. Selain itu, diduga ada mobilisasi pemilih di sejumlah TPS saat hari pencoblosan pada 9 Desember 2020 lalu. Dimana di setiap kecamatan memanfaatkan formulir DPTB di antaranya di Desa Fogi, Waibau Kecamatan Sanana, Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah di Mangoli Utara. "Selanjutnya, ada warga yang berdomisili di luar kecamatan atau Kabupaten Kepulauan Sula diperbolehkan termohon untuk mencoblos. Ini terjadi di TPS  03 Kecamatan Mangoli Utara Desa Falabisahaya, TPS 01 dan 02 Kecamatan Sanana Desa Waibau dan di TPS 01  Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah," tambahnya. Dalil lainnya yakni adanya pengumpulan KTP warga  yang diterjadi di TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana. Hanya saja, mereka tidak tahu tujuan KTP warga dikumpulkan."Kita tidak tahu tujuannya yang mulia. Tapi itu akan kita buktikan dalam video," paparnya di hadapan hakim MK. Bahkan, ada pemilih fiktif. Menurut Fahmi H. Bachmid dan rekan-rekannya,  mereka tidak tercatat dalam DPT. "Ada di salinan C-Hasil KWK. Ada juga pemilih disabilitas yang dicobloskan orang lain. Ini terjadi di TPS 08 Desa Fogi," ungkapnya. Selanjutnya permasalahan yang didalilkan diduga terjadi pengisian formulir model C Hasil-KWK tidak pada halaman administrasi pemilih. Bahkan Formulir C Hasil-KWK yang tercoret dan di-tipex. Ini terjadi di tingkat TPS. Lembaran model C Hasil WKW tidak berada dalam plastik dan  tidak disegel dalam kotaknya. “Dan ada ketidaksesuaian antara nama-nama pada formulir model C daftar hadir, DPTB dan formulir C-DPPH," jabarnya. Dugaan pelanggaran lainnya yakni laporan  tim paslon nomor 3 Zulfahri Abdullah dan Ismail Umasugi (Zadi-Imam) terkait dengan status Fifian sebagai PNS. Karena itu kuasa hukum HT-Umar meminta MK menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Sula Nomor 491 terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan pada 17 Desember 2020 lalu. Meminta MK mendiskualifikasi paslon FAM-SAH pada pilkada Kepsul, dan minta kepada termohon untuk melakukan PSU di seluruh TPS di Kecamatan Sanana, Sulabesi Timur, Sulabesi Selatan, Mangoli Selatan, dan Mangoli Utara. Pada kesempatan itu, ketua majelis hakim Arief Hidayat, meminta kuasa hukum HT-Umar menyampaikan membuktikan semua dalil yang telah disampaikan. Sidang diagendakan kembali Selasa (9/2) pukul 08.00 WIT bulan depan. (cr-01/onk).

Tuntutan yang disampaikan paslon HT-Umar:

1. Meminta MK membatalkan keputusan KPU Kepsul Nomor 491

2. Meminta MK mendiskualifikasi paslon FAM-SAH pada pilkada Kepsul

3. Meminta kepada termohon untuk melakukan PSU seluruh TPS di Kecamatan Sanana, Sulabesi Timur, Sulabesi Selatan, Mangoli Selatan, dan Mangoli Utara