Gara-gara Bukti Ini, Kasus OTT di Kepsul 'Tatono' 4 Tahun

Ilustrasi. (istimewa)

Sanana, malutpost.id -- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara terus mendesak penyidik Polres Kepsul untuk melengkapi petunjuknya soal kasus operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah anggota DPRD Kepsul pada 2017 silam.

Salah satu petunjuk yang menyebabkan kasus itu dari terkatung-katung yakni bukti rekaman untuk rekaman percakapan pihak yang terlibat.

"Sementara masih saya periksa. Soalnya kami masih fokus terhadap kasus korupsi pasar," kata Kasat Reskrim Polres Kepsul, IPTU Aryo Dwi Prabowo saat dikonfirmasi melalui aplikasi whatsapp, Senin (15/3/2021).

Aryo bilang, jaksa peneliti meminta pihaknya melengkapi bukti rekaman percakapan saat pengembalian berkas (P-19).

"Dari Jaksa meminta untuk melengkapi alat bukti rekaman percakapan," ujarnya.

Kasus tersebut juga sudah pernah diuji melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan. Hakim menolak permohonan praperadilan kasus tersebut.

Putusan itu membuat penyidik Polres Kepsul kemudian melakuan tahap II, yakni penyerahan berkas dari penyidik Polres ke Kejari Kepsul.

Hanya saja, jaksa menganggap berkas yang dilimpahkan belum memiliki bukti kuat, sehingga dikembalikan. Tercatat, sudah 9 kali berkas perkara kasus itu bolak-balik dari jaksa ke polisi. 

Bukti itulah pula menjadi penyebab perkara yang diduga menyeret anggota DPRD itu tidak ada kepastian hukum. (mg-01)


Peliput : Hamdi Embisa

Editor   : Ikram