Hippmamoro Protes Penembakan Hewan Ternak

AKSI:Massa aksi PB Hippmamoro saat menggelar aksi di depan kantor bupati, Senin (17/2).

DARUBA-Operasi penertiban hewan ternak liar yang dilakukan Satpol PP kabupaten Pulau Morotai terus menuai protes dari berbagai kalangan. Seperti yang dilakukan ratusan massa yang tergabung dalam  Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB Hippmamoro), Senin (17/2). Dengan menumpangi satu unit truk dilengkapi  sound sistem, massa lalu menggelar aksi di depan kantor bupati. Dalam aksinya, massa mempersoalkan penegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2018 tentang penertiban hewan ternak oleh Satpol yang ditembak mati menggunakan Senjata Api (Senpi). Bagi massa aksi,
kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai di massa kepemimpinan bupati Benny Laos jelas tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Seperti yang disampaikan Sarbin Asar dalam orasinya. “Berbagai macam rentetan problem yang terjadi di kabupaten Pulau Morotai itu tidak dihiraukan oleh bupati dan jajaran. Salah satu contoh yakni kebijakan yang menindas bahkan membunuh mata pencahrian masyarakat dengan menembak mati kewan ternak,”teriaknya. Selain menembak hewan ternak milik masyarakat, dalam Perda nomor 5 tahun 2018, hasil dari operasi ikut dijual bahkan dikonsumsi untuk kepentingan Satpol-PP. Dari kantor bupati, massa lalu melanjutkan aksi di depan gedung DPRD. Kedatangan massa aksi diterima sejumlah anggota dewan dan menggelar hearing. 

Hearing kemarin turut dihadiri  ketua komisi I, Fadli Djaguna. Diakui massa aksi saat hearing, mengatakan kalau tindakan yang dilakukan Satpol PP sangat berlebihan karena hewan ternak juga adalah mahluk hidup yang memiliki hak untuk hidup tetapi justru ditembak mati.
"Kenapa harus dieksekusi,"ungkap sejumlah massa aksi.     

Sementara itu, perwakilan komisi II, Ruslan Ahmad yang juga hadir dalam hearing kemarin menyatakan, aksi penertiban hewan ternak liar berawal dari banyaknya keluhan masyarakat yang merasa dirugikan karena lahan serta tanaman mereka rusak “Sehingga apa yang dilakukan Satpol sangat wajar. Pada tahun 2017 pernah ada korban seorang pengendara motor yang menabrak hewan ternak sapi saat melintas di jalan raya sehingga korban meninggal dunia,”aku Ruslan. Olehnya itu, penegakan Perda nomor 5 tahun 2018 tentang penertiban hewan ternak yang dilakukan Satpol, menurutnya tidak masuk dalam kategori pelanggaran. “Saya rasa wajar-wajar saja. Tindakan  Satpol  dalam penegakan Perda nomor 5 tahun 2018 sudah sesuai SOP dan tidak ada pelanggaran,”ungkapnya. Sementara Kasatpol PP yang juga hadir dalam hearing menjelaskan, jauh sebelum penertiban, dirinya telah mengingatkan personilnya dilapangan agar tidak bertindak berlebihan.

"Apabila ada anggota saya yang bertindak berlebihan, akan kami tindak sesuai dengan hukum yang berlaku,"janjinya, menutup. Usai dari hearing, massa lalu membubarkan diri dengan tertib.(tr-04/aji)