Pungutan Biaya Skripsi Dikeluhkan

Nurhikma Sibua

DARUBA-Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Pulau Morotai telah menggratiskan biaya pendidikan, baik di sekolah hingga Universitas Pasifik (Unipas). Namun, langkah Pemda tampaknya tidak berbuah manis. Pasalnya, mahasiswa di Unipas yang bakal mengikuti ujian proposal, hasil hingga skripsi masih dikenakan pungutan biaya dari pihak kampus. Parahnya lagi, pungutan terhadap mahasiswa dilakukan dengan besaran yang bervariasi. Berdasarkan informasi yang diterima, bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian proposal dan hasil diwajibkan  dan dipungut biaya sebesar Rp 750 ribu per orang. Besaran ini berbeda jika mahasiswa sudah memasuki ujian skripsi. Dimana, untuk biaya skripsi yang dikenakan ke mahasiswa sebesar Rp 1.750.000. Hal ini lantas menuai keluhan dari sejumlah mahasiswa yang akan mengakhiri program studi S1. Seperti yang dileluhkan sejumlah mahasiswa Program Studi (Prodi) Akuntansi fakultas Ekonomi yang telah menyelesaikan ujian mereka sejak Agustus lalu. Mereka bahkan menuntut pungutan biaya yang dilakukan pihak kampus sebelumnya, segera dikembalikan. Mereka menilai, kebijakan Kampus, bertentangan dengan kebijakan Pemda yang justru menggratiskan pendidikan di Morotai.

"Biaya yang sudah dipungut harus dikembalikan, tapi sampai sekarang belum juga dikembalikan sementara kita ujian skripsi itu sejak Agustus 2019 kemarin,”aku sejumlah mahasiswa Akuntansi dengan nada kesal, Kamis (27/2).

Menangapi ini, Ketua Program Studi (Kaprodi) Akuntansi, Nurhikma Sibua saat dikonfirmasi
mengaku jika pungutan biaya yang dilakukan sesuai kesepakatan bersama dengan para dosen. Namun dengan adanya keluhan dan tuntuan mahasiswa, pihaknya berjanji untuk melakukan pengembalian.

”Kami tetap kembalikan uang mereka, namun untuk saat ini belum karena kami masih menunggu semua mahasiswa selesai ujian, baik itu ujian proposal, hasil dan skripsi. Setelah itu, kita akan ajukan permintaan ke Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) lalu dibayar. Saya tidak bisa dipastikan waktu pengembaliannya,”janji Nurhikma.

Dijelaskan Nurhikma, pungutan biaya ke mahasiswa baik untuk proposal, hasil hingga ujian skripsi sesuai kesepakatan dekan dan para dosen untuk membayar honor penguji dan pembimbing.

”Memang di sini (Unipas) semua biaya sudah di gratiskan oleh Pemda, tetapi untuk mahasiswa angkatan pertama dan kedua ini kita percepat untuk di wisuda. Jadi kalau ada kebutuhan dasar diprogram studi maupun privasi dosen saat ujian itu harus ada uang konsumsi dan honor. Kalau kami tidak buat seperti ini maka mahasiswa terlambat wisuda,”ungkapnya. Nurhikma bilang, hal ini tidak hanya terjadi di prodi Akuntansi namun berlaku di semua fakultas bagi mahasiswa angkatan pertama dan kedua supaya cepat diwisuda. ”Sebelumnya kami dari prodi sudah mengajukan permintaan ke BPPKAD secara kolektif, tapi permintaan kami sampai sekarang masih ditahan, makanya kami terus menunggu hingga  semua mahasiswa angkatan pertama dan kedua selesai ujian. Setelah itu, kami akan ajukan permintaan kembali ke BPPKAD,”tambah Nurhikma. Diakhir wawancara, Nurhimka ikut membenarkan besaran biaya yang dipungut. Di menyebutkan, biaya yang dipungut dari mahasiswa yang hendak mengikuti ujian proposal dan hasil sebesar Rp 750 ribu. Sementara untuk skripsi Rp 1.750.000. “Kalau ujian hasil di tahun 2019 tidak ditanggung Pemda jadi mahasiswa masih tetap bayar, tapi semua sudah akan gratis ditahun ini karena ditanggung Pemda,”pungkasnya.(tr-04/aji)