Jadi Beban, BPJS Kesehatan Ditanggung Pusat

Ansar Tibu

DARUBA –Biaya Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di kabupaten Pulau Morotai akan ditanggung Pemerintah Pusat. Ini menjadi keputusan Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten yang nantinya diusulkan ke Kementrian Sosial (Kemensos). Usulan Pemda ke pusat nanti, berkaitan dengan data penerima BPJS yang masuk dalam tanggungan Pemda. Langkah serta upaya Pemda bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal keuangan di daerah. Sebab dianggap, biaya BPJS yang ditanggung akan menjadi beban keuangan daerah. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), Ansar Tibu, Rabu (11/3).

"Ada 39 ribu jiwa penerima BPJS kesehatan akan kita input dan diserahkan ke kementrian. Selanjutnya, kita tinggal menunggu respon dari kementrian, berapa yang bisa diakomodir. Sisanya nanti menjadi tanggungan daerah. Kami berharap, total data yang kita usulkan nanti bisa diakomodir secara keseluruhan oleh pihak kementrian,”harapnya.

Disebutkan Ansar, total penerima BPJS di Morotai yang masuk dalam tanggungan Pemda hingga saat ini berada di angka 39 ribu jiwa. Jumlah ini, kata Ansar, bisa saja berkurang bila dilakukan verifikasi ulang. Sebab lanjut dia, di tahun 2019, ada 44 ribu jiwa penerima BPJS kesehatan. Namun setelah diverifikasi kembali, tinggal 39 ribu jiwa. “Nanti diverifikasi kembali sebab ada warga yang sudah meninggal dan pindah domisili. Kalau yang pindah domisili dan meninggal akan dinonaktifkan,”tambahnya. Dalam kesempatan ini, Ansar juga menegaskan, penerima BPJS kesehatan di Morotai yang menjadi tanggungan Pemda secara keseluruhan, adalah warga dengan tingkat pendapatan dibawah rata-rata. “Semua masuk dalam kategori tidak mampu,”tandasnya.(tr-04/aji)