Launching Festival Disambut Aksi

AKSI:Para mahasiswa Hippmamoro saat menggelar aksi di malam launching festival Morotai di taman Landmark, Sabtu malam kemarin.

DARUBA-Pelaksanaan launching festival Morotai di kawasan taman Landmark Sabtu (14/3) malam kemarin, menuai protes keras dari PB Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (Hippamoro) Malut. Bahkan dengan berani, aksi protes dilakukan PB Hipmamaoro saat launching festival Mortai sementara berlangsung.

Tepat di depan panggung launching, puluhan mahasiswa Hippmamoro lalu melakukan aksi bisu dengan menutup mulut mereka menggunakan lakban dan menunjukan sejumlah spanduk yang berisi sejumlah tuntutan. Salah satu tuntutan Hippmamoro yakni meminta kebijakan pariwisata yang berbasis desa, memberikan pelatihan bagi masyarakat untuk menunjang  Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata. Aksi mahasiswa dilakukan saat sambutan dari bupati Benny Laos. Aksi Hippmamoro juga ikut disaksikan langsung staf ahli Kementerian Parawisata Ekonomi Kreatif bidang reformasi birokrasi, Ari Juliano Gema, Wakil Gubernur (Wagub) Ali Yasin, rektor UMMU, Prof Saiful Deni dan semua tamu undangan yang hadir dalam launching festival kemarin. Aksi mahasiswa Hippmamoro sontak membuat kaget bupati Benny Laos dan seluruh tamu undangan yang hadir. Melihat aksi mahasiswa, sejumlah personil kepolisian yang mengawal langsung jalannya kegiatan launching, berupaya membubarkan massa sehingga terjadi aksi saling dorong bahkan nyaris adu jotos antara mahasiswa dan polisi.

Menyikapi ini, ketua Hippmamoro Malut, Rijal Popa mengatakan, kehadiran parawisata itu dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan menghapus kemiskinan serta mengatasi pengangguran sesuai pasal 4 undang-undang nomor 10 tahun 2019. Namun kata dia, fakta yang terjadi di kabupaten Morotai justru berbanding terbalik karena dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat lokal.

"Pada land of stories jilid pertama tahun 2019 kemarin menjadi catatan pilu. Misalnya, 2019 kemarin peserta penari kolosan bambu hitada memprotes karena upahnya tidak dibayar, PAD disektor parawisata 2019 anjlok bahkan di puncak acara festival terkesan hanya merayakan hari lahir Bupati Morotai (Benny Laos),"bebernya.

Ia menambahkan, pembangunan parawisata adalah pembangunan kemanusiaan, namun yang dilakukan Pemda, diluar dari konteks sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial, ketersinggungan dan kecemburuan ditengah masyarakat karena hanya berorientasi pada keuntungan kelompok dan pribadi. "Kami mendesak Pemda untuk segera mengembangkan  parawisata berbasis desa agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pelatihan SDM supaya masyarakat mampu mengelola potensi wisata di masing- masing desa,"pungkasnya.(tr-04/aji)