DPRD “Semprot” Pemda

RAPAT:Susana rapat di gedung DPRD kabupaten Pulau Morotai, Selasa (17/3).

DARUBA-Persoalan  pembebasan lahan yang di kabupaten Pulau Morotai disikpai secara serius oleh para wakil rakyat yang ada di DPRD. Sikap DPRD ini ditunjukan dalam rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kantor DPRD, Selasa (17/3). 

Menurut DPRD, anggaran pembebasan lahan dibawah kepemimpinan bupati Benny Laos bersama Wakil Bupati (Wabup), Asrun Padoma selalu bermasalah dan banyak menuai keluhan sebab dinilai tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Begitu juga, DPRD menilai pembebasan lahan yang dilakukan Pemda tidak mempertimbangkan alokasi anggaran daerah. Seperti yang disampaikan Basri Rahaguna, salah satu anggota dewan. Dikatakan Basri, Pemda dalam setiap kebijakan proyek pembangunan selalu gegabah, terutama menyangkut dengan penyelesaian administrasi pertanahan. “Ini harus menjadi perhatian sehingga saat proyek selesai, tidak ada lagi masalah yang timbul dikemudian hari,”akunya. Dijelaskan Basri, dalam pasal 36 undang-undang pertanahan dengan tegas menerangkan soal pemberian ganti rugi. “Bagi saya, Pemda terlalu gegabah dan tidak ada perencanaan yang matang saat eksekusi,"akunya. Senada juga disampaikan Fadli Djaguna dari fraksi PAN. Dalam kesempatan ini, Fadli menyentil persoalan lahan pembangunan gedung kampus Unipas yang sampai saat ini masih bermasalah. "Kalau APBD kita tidak sanggup maka Pemda tidak perlu buat program banyak-banyak. Jadi jangan memaksakan diri. Bebaskan lahan tapi berhutang. Lahan milik warga itu harus dihargai, jangan buat mereka sengsara,”pintanya.

Ditempat yang sama, Irwan Suleman juga ikut menyinggung pembayaran lahan di desa Pangeo seluas 90 hektare tetapi hanya mampu direalisasi Pemda 30 hektare. “Sementara anggarannya tidak sesuai, makanya, yang harus diprioritaskan itu adalah lahan kampus Unipas,”pintanya.

Pernyataan keras juga disampaikan ketua DPRD Rusminto Pawane. Disebutkan Rusminto, hutang lahan Pemda terhadap masyarakat sudah mencapai Rp 11 miliar. Hutang ini, kata Rusminto tidak sebanding dengan alokasi anggaran pembebasan lahan tahun ini yang hanya sebesar Rp 6,5 miliar. “Sementara anggaran tahun ini tidak difokuskan secara menyeluruh untuk pembayaran hutang lahan sehingga dipastikan akan menimbulkan masalah dan menjadi hutang lagi,”ungkapnya. Menanggapi sorotan dewan, Sekretaris Daerah (Sekda), Muhammad M. Kharie lantas  mengaku bingung dengan besaran alokasi anggaran pembebasan lahan yang hanya Rp 6,5 miliar.
“Rencana pengadaan tanah tahun ini termasuk di Pangeo kurang lebih Rp 30 miliar. Ini belum termasuk lahan TNI AU seluas 140 hektare. Saya bingung memulai dari mana, tetapi di Pangeo 30 hektare itu jelas tidak bisa dibayar full sesuai permintaan,"tandasnya.
Ikut hadir dalam rapat kemarin, Kaban Bappeda, Abjan Sofyan, Kadis PUPR,  Abubakar A Rajak, Kabag Pemerintahan, Sunardi Barakati dan sejumlah pejabat di lingkup Pemda.(tr-04/aji)