Anggaran Covid-19 Dirancang Rp 47 Miliar

Ilustrasi

DARUBA -Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten Pulau Morotai bersama Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat pembahasan rancangan anggaran penanggulangan Covid-19 di kantor DPRD, Rabu (8/4). Dalam rapat kemarin, TAPD lantas mengusulkan anggaran penanggulangan Covid-19 dari Rp 20 miliar, naik menjadi Rp 48 miliar. Dalam kesempatan ini, ketua TAPD, Muhammad Maruf Karie mengatakan, ada tiga aspek penting yang menjadi fokus tim Satgas Covid-19. Yakni bidang kesehatan, dampak ekonomi hingga social safetymed atau jaring pengaman sosial. Menurutnya, tiga aspek ini membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam penanggulangan Covid-19. Anggaran di bidang kesehatan, sebut Maruf, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang melekat di Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp 14.339.564.000. Total anggaran ini akan bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar Rp 2.199.500.000, diikuti penyediaan epidemologi peningkatan kasus KLT penyakit menular dan wabah Covid-19 sebesar Rp 200.25.000. Sedangkan untuk supervisi Covid-19 petugas senilai Rp 27.650.000. Disamping itu, ada juga pengadaan peralatan T2P dan STDM  untuk pencegahan Covid-19 sebesar Rp 1.153.500.000 hingga bidang kesehatan pencegahan dan penanggulangan sebesar Rp 8.468.843. Kemudian, intervensi faktor resiko kesehatan di lingkungan penularan Covid-19 sebesar Rp 1.489.554.500.

Sementara untuk mengatasi dampak ekonomi, pihaknya lantas mengestimasi anggaran yang harus disediakan kurang lebih sebesar Rp 24.298.078.000 dengan rincian, Bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat senilai Rp 14.316.278.000. Pemenuhan kebutuhan pencegahan dini sebesar Rp 8.310.800.000, pemberian bantuan korban PHK Rp 5.50.000.000. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan penguatan kapasitas bagi IKM dan UMKM yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 1.400.000.000.

Berkaitan dengan penyediaan sosial safetymad  sebesar Rp 65.000.000. Sehingga total rincian estimasi ini mencapai Rp38.702.642.000. Besaran anggaran ini diketahui bersumber dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda). "Jadi anggaran di OPD yang dianggap tidak urgen, ada yang dipangkas hingga dialihkan ke penanganan Covid-19,"sebut Maruf. Lebih lanjut, Maruf menambahkan kalau anggaran yang bersumber dari OPD ini belum termasuk Dana Tidak Terduga (DTT) sebesar Rp 9 miliar yang juga akan dialihkan untuk penanganan Covid-19.  Praktis, total keseluruhan anggaran penanganan pencegahan Covid-19 sebesar Rp 47 miliar.

Dari sekian OPD, hanya anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) saja yang tidak tersentuh.
"Dinas Pendidikan itu kecuali DAK yang diperuntukan untuk perpustakan dan GOR. Tapi karena di Morotai tidak ada GOR dan perpustakaan makanya tidak disentuh. Sumber anggaran paling banyak diambil yakni dari kegiatan festival Morotai 2020 yang telah ditiadakan makanya dialihkan,"sebutnya.

Usulan anggaran mengalami pembengkakan dari estimasi sebelumnya karena ada kebijakan Pemda menyangkut pembagian Sembako gratis ke masyarakat. "Dan pembagian Sembako ini akan dilakukan sebanyak tiga tahap ditambah anggaran bagi warga yang ikut masa karantina di hotel dan penginapan. Biaya karantina juga ditanggung Pemda makanya butuh anggaran besar,"jelasnya. Meski demikian, total anggaran yang diusulkan TAPD ink diluar dari insentif petugas. "Jadi semua petugas tidak ada insentif, hanya biaya operasional dan konsumsi,"aku Maruf yang juga Sekretaris Daerah (Sekda).

Pernyataan usulan Sekda langsung ditanggapi Suhari Lohor, salah satu anggota Banggar. Bagi Suhari, tim Satgas adalah garda terdepan yang berperang melawan ancaman virus Covid-19. Sehingga lanjut dia, sangat tidak pantas jika total anggaran Rp 47 miliar tidak mengakomodir insentif petugas Satgas. "Petugas medis kita sekarang kerja 1x24 jam. Yang dikonsumsi selama bertugas hanya air dingin dan pisang goreng. Bagaimana petugas medis bisa kerja maksimal kalau yang dikonsumsi hanya ini. Kita berharap semua petugas kerja maksimal. Tapi kalau untuk memenuhi semua itu tidak ada insentifnya, maka otomatis dana pribadi pasti banyak yang keluar. Bagimana mereka bisa kerja maksimal,"cetusnya.

Suhari bilang, jangankan yang lain, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Januari hingga Maret di Puskesmas saja belum cair sampai saat ini. "Mereka biayai hidup pakai uang sendiri, padahal harus dibiayai negara. Kita semua tahu, kalau yang dilakukan saat ini adalah aksi kemanusiaan, tapi kesejahteraan mereka jangan kita abaikan. Mereka juga butuh biaya hidup, sebab ada yang sudah berkeluarga,"kata Suhari dengan nada kesal. Olehnya itu, TAPD diminta untuk meninjau kembali estimasi rencana pembiayaan dan kemudian disampaikan ke DPRD secara rinci. Ini disampaikan langsung oleh wakil ketua I, Judi Dadana. "Selain itu, usulan pembentukan Pansus juga telah disetujui unsur pimpinan,"tandas Judi. Di rapat kemarin, ikut hadir ketua DPRD Rusminto Pawane serta sejumlah anggota Banggar.(tr-04/aji)