Sebulan, Akses Jalan Diblokir


BLOKIR: Pemilik lahan saat memblokir akses jalan di dekat Pasar Rakyat Gotalamo II sejak awal Maret lalu, menyusul pemerintah daerah belum selesaikan kewajiban membayar lahan milik warga yang digusur untuk membangun jalan tersebut.(ist)

DARUBA - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, diminta serius untuk selesaikan pembebasan lahan atas tanah yang telah digusur untuk pembangunan jalan menuju pasar rakyat gotalamo II. M. Irfan Sangaji, penerima kuasa dari Daut Goha, pemilik lahan yang digunakan pemda untuk membangun jalan kepada koran ini, Jumat (2/4) kemarin mengatakan.

Sebelum dipakai pemda untuk bangun jalan, lahan milik Daut Goha tercatat sebesar 15x25 meter dengan keseluruhan volume 375 meter persegi. Setelah dilakukan penggusuran oleh pemda untuk bangun jalan tahun 2019, maka sisa lahan tinggal 98 meter persegi. "Lahan yang dipakai itu rencananya diganti, tetapi tak kunjung diselesaikan.

Sementara untuk nominal harga lahan capai ratusan juta karena sesuai dengan tanah yang dipakai," tegas M Irfan. Dikatakan M Irfan, akibat tak kunjung diselesaikan persoalan tersebut oleh pemda, pemilik lahan dan warga setempat, kemudian memblokir akses jalan di kawasan menuju pasar rakyat gotalamo II  sejak awal Maret lalu hingga saat ini."Padahal pemilik lahan sudah tunjukkan bukti otentik bersertipikat yang terbitkan BPN pada tahun 1998," ungkap M Irfan. M Irfan menambahkan, pemda harus menyikapi persoalan ini dengan serius, jangan terkesan lepas tangan."Kabag Pemerintahan Pemda Pulau Morotai sebelumnya mengatakan, jika tanah tersebut bersengketa, namun tidak bisa menunjukan klaim yang disengketakan itu, misalnya sertipikat  atau pemilik lahan seperti yang dimaksud. Jadi kami minta pemda harus selesaikan persoalan ini dengan profesional, jangan bikin warga bingung," tutup M Irfan. Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Pulau Morotai, Sofia Doa, dikonfirmasi enggan merespon pertanyan wartawan hingga berita ini diturunkan.(tr04/lid)