Mendagri Percepat jadikan Kawasan Khusus Kota Sofifi

Drs. Maddaremmeng. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Tim Percepatan Pembangunan  Ibu Kota Provinsi Maluku Utara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai menindaklanjuti hasil kajian tentang pengembangan kawasan khusus Kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara.

"Kami sedang menindaklanjutinya, sekaligus meminta keperluan dokumen lainnya kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, seperti RT/RW. Ini yang butuh penambahan agar Sofifi ini cepat berkembang,"kata Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Daerah, Kemendagri, Drs. Maddaremmeng, kepada Malut Post saat dihubungi dari Ternate via ponsel, Sabtu (10/4/2021). 

Menurut Acho, sapaan Maddaremmeng, langkah pemerintah pusat melalui Kemendagri ini bertujuan mendorong percepatan pembangunan di Sofifi yang lama terbengkalai. "Tidak seperti sekarang (masih tertinggal),"ujarnya.

Di tanya soal kendala yang dihadapi, menurutnya, selama melakukan survei yang dimulai sejak 30 Maret 2021, tim  tidak mendapati kendala. Dia bilang, Sofifi sudah semestinya didorong, sebab  sejak 4 Agustus 2010 dipindahkan ke Sofifi, sampai saat ini tidak ada kemajuan sama sekali. "Sofifi sudah harus didorong masuk dalam kawasan khusus, agar pembangunan bisa ada kemajuan,"kata pria kelahiran Gowa, Sulawesi Selatan itu.

Lebih lanjut, mantan Lurah Jeneponto ini berujar, status kawasan khusus yang didorong Pemprov Malut ini, menjadikan Sofifi memiliki wilayah sendiri yang selama ini masih berada di bawah wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan dan berstatus kelurahan. Dengan begitu, lanjutnya, Sofifi dapat mengatur wilayahnya sendiri.

"Agar tidak ada tumpang tindih dan tanggungjawab pengelolaan wilayahnya menjadi jelas,"paparnya.

Sebelumnya, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri Dr. Thomas Umbu Pati saat kunjungan di Malut akhir Maret kemarin menyatakan, kedatangannya ke Malut untuk melihat masalah awal di Sofifi. Setelahnya, akan dikaji untuk menentukan kelayakan Sofifi menjadi kawasan khusus ibu kota provinsi. "Dari hasil diagnosa masalah, ditemukan ada beberapa persoalan yang akan kita selesaikan dengan Pemprov Malut,"ungkap Thomas.

Menurut dia, beberapa persoalan yang mesti diselesaikan diantaranya; soal delineasi batas wilayah yang harus dikaji sesuai dokumen yang ada. (rid)


_

Peliput : Ridwan Arif

Editor   : Ikram Salim