Revisi UU MINERBA

Oleh: M.Rizal.G.Kanopa

Turut berduka cita atas UU Minerba yang di atur langsung oleh DPR RI dan di tanda tangani oleh bapak presiden RI Joko widodo pada tanggal (10/06/20)

Hindun Mulaika dari Manajer Kampanye Iklim & Energi,Greenpeace Indonesia penolakan dalam opsi pertambangan khusus nya batubara sedang mengalami proses efailensin Dan memberikan karpet merah pada perusahaan tambang jadi dengan ada aturan tersebut perpanjangan pertambangan kita belum tau pasti ( 13/5/2020 ).

Yang di sampaikan Hindu waktu CNN dan menyikapi dan pengesahan terjadi nya UU Minerba "Dengan adanya RUU Minerba masyarakat akan goyah dan tidak meyakinkan diri sebab itu

kepentingan di perusahaan tambang batubara pun demikian.sama hal dengan di lapangan yang kita lihat sekarang.Kata Hindu Saran Hindun,RUU Minerba itu pemerintah memberikan kelonggaran atau kebebasan terhadap BatuBara.

Dan perusahaan tambang batubara akan masa nya segera habis masa berlaku perjanjian Karya Pertambangan BatuBara atau di sebutkan (PKP2B). "Sebentar lagi akan terjadi nya jatuhnya pertambangan Batubara dengan Adanya RUU Minerba. Adanya undang-undang minerba

pemerintah hanya memperhatikan pengusaha saja ketimbang rakyat sendiri. Setir utama pemerintah dengan melihat pengusaha maka di perhatikan lah kerja nya dan DPR RI tidak melihat sudut pandang masyarakat. "Sebelumnya adanya RUU Minerba DPR RI resmikan dan di jadikan UU dalam rapat paripurna.(12/5/2020)

RUU Minerba banyak menuai kritik hangat di berbagai Indonesia tentang keberlangsungan kehidupan di pertambangan sendiri. Salah satu faktor agar lama nya pertambangan BatuBara penjaminan dan memperpanjangan kontrak Karya pengusaha tambang batubara (PKP2B) tanpa pelelangan serta di tulis dalam pasal 169A 

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Teknik pertambangan Universitas Khairun Ternate