Kemitraan Konservasi Menuju Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi

Oleh: Faizah dan Gun Mardiatmoko

Prodi Manajemen Hutan, Pascasarjana UNPATTI


Kejadian bencana alam di Indonesia kerap kali menghiasi tajuk utama berita di media televisi, surat kabar dan informasi di dunia maya.

Kejadian bencana alam khususnya yang diakibatkan oleh ulah manusia terus berulang setiap tahunnya di negeri tercinta ini, baik di musim hujan berupa bencana banjir dan tanah longsor sebaliknya di musim kemarau kerap terjadi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Dari identifikasi penyebab bencana yang kadang menjadi ‘langganan’ tersebut, diketahui bahwa aktifitas manusia memiliki andil yang sangat besar atau dikenal dengan “anthropogenic”.

Bahkan tindakan manusia itu menjadi faktor utama penyebab terjadinya bencana alam tersebut. Deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di berbagai daerah menjadi faktor utama tersebut terjadi.

Hal ini disebabkan oleh berbagai aktifitas manusia yang mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan khususnya hutan sehingga daya dukungnya terus menurun bahkan hilang.

Di sisi lain, konflik masyarakat di sekitar kawasan konservasi masih sering terjadi karena tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat di sekitar kawasan konservasi sangat menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya hutan.

Belum adanya tata batas yang jelas di lapangan dikarenakan sebagian besar kawasan taman nasional belum memiliki tata batas dan yang sudah ditata batas banyak yang tidak jelas dan memerlukan rekonstruksi batas.

Klaim masyarakat lokal terhadap tumpang tindih lahan miliknya dengan kawasan taman nasional umumnya muncul setelah pelaksanaan tata batas selesai dilakukan, serta menimbulkan konflik berkepanjangan.

Keberhasilan pengelolaan taman nasional berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu (1) menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan, (2) menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistem serta (3) mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Kawasan-kawasan konservasi termasuk taman nasional di seluruh Indonesia mempunyai permasalahan yang mengancam kelestariannya.

Permasalahan itu diantaranya tumpang tindih kepentingan dari berbagai pihak, belum adanya kesamaan persepsi mengenai fungsi, kedudukan dan peran taman nasional di mata masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Di sisi lain, konservasi sumber daya alam muncul sebagai respon atas kekhawatiran global akan rusak atau punahnya sumber daya alam yang dipandang memiliki nilai yang sangat tinggi, setidaknya menurut kacamata pengetahuan yang ada.

Kebijakan alokasi kawasan sebagai kawasan lindung termasuk taman nasional, diikuti dengan penyediaan regulasi yang bersifat perintah dan kendali (command and control) dan lembaga pengelola yang terikat pada birokrasi ternyata tidak cukup jitu untuk menghadapi tekanan permasalahan yang umumnya berasal dari aspek sosial, ekonomi dan politik.

Kemitraan pengelolaan taman nasional, sebagai upaya green economy, muncul sebagai salah satu gagasan untuk merajut kesenjangan antara kepentingan konservasi dengan masalah kemiskinan dan carut-marut tata pemerintahan sumber daya alam.

Pada tataran konsep, kemitraan pengelolaan taman nasional cukup menjanjikan agar konservasi mencapai tujuannya dengan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Menguatnya posisi masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan taman nasional telah melahirkan berbagai program dan kegiatan yang dikemas sebagai pendekatan partisipatif yang akhirnya mengerucut dalam format kemitraan, pengelolaan kolaboratif atau koalisi pengelolaan taman nasional.

Pemerintah lndonesia menyambut baik gagasan tersebut, namun dalam implementasinya seringkali mengalami benturan hukum dan kebijakan yang cenderung kaku dan kurang mengamodasikan kehadiran masyarakat di dalam taman nasional dan adanya campur tangan para pihak dalam pengelolaan taman nasional.

Walaupun belum memadai untuk mewadahi semua pendekatan partisipatif dalam pengelolaan taman nasional, namun pemerintah telah mmgeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P. .l 9/Menhut-ll/2004 tentang Kolaborasi Pengeloaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Dalam peraturan tersebut Pemerintah berupaya menyediakan ruang bagi berbagai pihak untuk berperan serta dalam pengelolaan kawan konservasi termasuk taman nasional.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan kolaboratif dapat dipandang sebagai instrumen untuk mengembangkan kemitraan konservasi (partaman nasionalership) melalui pembagian peran, biaya dan manfaat yang adil antar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan taman nasional.

Melalui kemitraan konservasi dalam pengelolaan taman nasional, potensi posistif dan kelembagaan yang telah ada akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pengelolaan kawasan taman nasional yang telah berjalan dengan baik dapat ditingkatkan menuju pengelolaan taman nasional yang mandiri dan lestari.

Dalam konteks kemitraan atau pengelolaan kolaboratif, taman nasional dapat didefinisikan sebagai hamparan ekosistem alamiah dengan batas-batas yang jelas, di dalam dimensi ruang ekologi, sosial, ekonomi dan kewenangan tertentu. taman nasional ditetapkan Pemerintah untuk mempertahankan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati, serta mengoptimalkan fungsi sosial dan ekonominya melalui pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari.

Untuk mewujudkan konsep tersebut di lndonesia, kemitraan dalam pengelolaan seyogyanya mengadopsi mekanisme " trade off” , manajemen konflik, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum sebagai pendekatan kunci dalam keseluruhan pengambilan keputusannya.

Kemitraan dalam pengelolaan taman nasional berorientasi pada tercapainya koordinasi antar para pihak, sehingga tercapai sinergi pelaksanaan program dan aktivitas pengelolaan taman nasional. Dalam proses kemitraan, kompromi merupakan kata kunci yang harus dicapai dan dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional yang bersifat organik dan dinamis.

Pencapaian kompromi hanya akan terwujud bila tujuan pengelolaan taman nasional dapat disepakati dan dipahami konsekuensinya oleh para pihak terkait.

Dalam konteks ini kemitraan dalam pengelolaan taman nasional berpegang teguh pada prinsip konstituensi dan mengedepankan pada layanan publik (public service) yang berorientasi pada kemanfaatan bersama (mutual benefits).

Dalam implementasinya, proses-proses kemitraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi, dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan nilai dan prinsip kesukarelaan, kesetaraan, saling percaya/ keterbukaan dan saling belajar.

Proses ini akan berhasil bila stakeholders dapat direpresentasikan melalui aturan perwalian yang jelas. Pada tingkat perencanaan, prinsip integratif, holistik, multiguna, dan pemberdayaan perlu diadopsi untuk menghasilkan kinerja yang berkelanjutan dan bertanggung gugat kepada publik (public accountability).

Pada tingkat hasil, budaya organisasi untuk menetapkan ukuran kinerja yang dapat diverifikasi oleh berbagai pihak penting untuk diadopsi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan/ serta monitoring dan evaluasinya.

Mengingat fungsi taman nasional, prinsip-prinsip berikut perlu diadopsi oleh para pihak dalam manajemen taman nasional yaitu (1) Kelestarian Fungsi Ekologis Taman Nasional, (2) Keadilan lintas generasi (inter-generational equity), (3) Optimalisasi manfaat sosial ekonomi taman nasional, (4) Bentuk lembaga yang "fit-in" dengan situasi lokal, Perbaikan terus menerus (continual improvement) sistem manajemen sebagai hasil pembelajaran yang telah dilakukan dalam proses kemitraan, dan Prinsip kehati-hatian (precautionary principles) dalam setiap program yang dijalankan. Tentu saja kemitraan dalam pengelolaan taman nasional ini akan berhasil baik jika ada koordinasi multi stakeholder yang sinergis dan tentu saja masing-masing stakehoders bisa meninggalkan egosektoralnya. Semoga..!

                                                                  

Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana Prodi Manajemen Hutan Universitas Pattimura dan Dosen Pascasarjana Prodi Manajemen Hutan Universitas Pattimura