KASUISTIK 158


Oleh: Hendra Kasim


Pasal 158 UU Pemilihan tidak pernah luput dari diskursus dalam penyelenggaraan pemilihan, terutama saat tahapan penyelenggaraan telah sampai pada Perselisihan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada).

Kadar Hukum Pemberlakuan Pasal 158

Pasal 158 dalam UU Pemilihan mengatur mengenai ambang batas selisih suara paling rendah dari total suara sah antara Pemohon (peraih suara terbanyak kedua) dengan Pihak Terkait (peraih suara terbanyak pertama) yang ditetapkan oleh Termohon (KPU) dalam PHPKada. Ambang batas dimaksud merupakan syarat formil (legal standing) yang harus dipenuhiPemohon.

Pengaturan mengenai ambang batas selalu mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Protes disampaikan baik oleh akademisi hingga para advokat yang berdiri sebagai Kuasa Pemohon. Kritik keras tidak mengurangi dasar hukum pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan. Sebab, hingga tulisan ini dibuat norma tersebut belum diubah apalagi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses judicial review.

Konsekuensi hukum Pasal 158 yang berlaku dalam norma hukum pemilihan adalah wajib dipatuhi, termasuk pula oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai hukum formil, sebuah kewajiban mematuhi mekanisme formil sebagai rule of the game selama proses persidangan. Perlakukan sebaliknya, menyimpangi Pasal 158 UU Pemilihan tanpa dasar atau alasan hukum yang cukup merupakan perbuatan melanggar hukum.

Putusan MK Sebelumnya

Bukan baru kali ini MK menerapkan Pasal 158 UU Pemilihan. Sejak diundangkan, mulai dari Pemilihan Tahun 2015, Tahun 2017 hingga Tahun 2018 MK telah menerapkan norma hukum pemilihan mengenai pembatasan selisih suara sebagai mekanisme formil yang wajib dipatuhi dalam berbargai Putusan sengketa PHPKada.

MK dalam menyelesaikan sengketa PHPKada, tidak ada pilihan lainselain tunduk pada ketentuan yang secara Expresis Verbis diatur dalam norma hukum pemilihan kecuali terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyimpangi Pasal 158 UU Pemilihan. Hal ini berbeda dengan kewenangan MK menyelesaikan sengketa hasil Pemilu, dimana putusan MK dalam sengketa hasil pemilu cenderung mengandung terobosan hukum.

Sedangkan dalam menyelesaikan sengketa PHPKada, kewenangan MK merupakan kewenangan yang non permanen dan bersifat transasional sampai dibentuknya peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa PHPKada. Senada dengan peristilahan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif yang disebut Pemilu, sedangkan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebut sebagai Pemilihan.

Peristilahan yang berbeda tidak sekedar istilah, ada konsekuensi hukum terutama sumber kewenangan penyelesaian sengketa yang mana sengketa hasil Pemilu bersumber langsung dari Konstitusi dan merupakan kewenangan primerMK, sedangkan sengketa PHPKada bersumber dari UU dengan sifat kewenangan yang non permanen dan bersifat transasional sampai dibentuknya peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa PHPKada.

Menyimpangi Pasal 158 UU Pemilihan tanpa dasar atau alasan hukum yang cukup adalah perbuatan melanggar hukum yang merusak kepastian hukum sebagai ciri negara hukum, sekaligus menuntun Hakim Konstitusi melakukan Tindakan melanggar sumpah jabatan serta kode etik Hakim Konstitusi.

Catatan penulis, pada tahun 2015 Pasal 158 UU Pemilihan pernah di judicial reviewMK melalui Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, menyatakan Pasal 158 sebagai kebijakan hukum terbuka pembuat UU (open legal policy), berarti dapat pula dipahami Mahkamah menilai pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi atau bernilai konstitusional.

Alasan Menyimpangi Penerapan Pasal 158

Pertanyaan hukumnya, apakah MK pernah mengenyampingkan Pasal 158 UU Pemilihan dalam menyelesaikan sengketa PHPKada? Apa alasan hukum sehingga MK mengenyampingkan Pasal 158 UU Pemilihan? Catatan penulis, hal tersebut pernah dilakukan. Setidaknya pada tahun 2017 ada 4 (empat) Sengketa PHPKada dimana MK mengenyampingkan Pasal 158 UU Pemilihan.

Dapat dilihat dalam Putusan MK No. 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan MK No. 42/PHP.BUP-XV/2017, Putusan MK No. 50/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan MK No. 52/PHP.BUP-XV/2017. Adapun alasan hukum sehingga MKmengenyampingkan Pasal 158 UU Pemilihan dalam empat putusan di atas adalah (i) penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU didasarkan pada rekapitulasi yang belum selsai dihitung dari seluruh TPS yang ada; (ii) rekomendasi dari Pengawas Pemilihan untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU tanpa pertimbangan yang memadai; (iii) KPU melakukan Tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan (iv) MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai.

Keempat alasan hukum tersebut dapat berkembang tergantung pada dinamika persoalan dalam sengketa PHPKada yang dinilai oleh MK. Adapun penyimpangan terhadap Pasal 158 UU Pemilihan, tidak hanya pada tahun 2017. Dalam sengekta PHPKada Tahun 2020, dari 32 daerah yang masuk pada tahapan pembuktian, ada 10 (sepuluh) daerah yang berdasarkan Pasal 158 UU Pemilihan, Pemohon tidak memiliki legal standing karena melebihi batas maksimal ambang batas selisih suara, namun Mahkamah tetap masuk pada pembuktian.

Yaitu, (i) PHPKada Kota Banjarmasin dengan No. Perkara 21/PHP.KOT-XIX/2021;(ii) PHPKada Kabupaten Bandung dengan No. Perkara 46/PHP.BUP-XIX/2021; (iii) PHPKada Kabupaten Boven Digul dengan No. Perkara 132/PHP.BUP-XIX/2021; (iv) PHPKada Kabupaten Nabire dengan No. Perkara 84/PHP.BUP-XIX/2021; (v) PHPKada Kabupaten Nias Selatan dengan No. Perkara 59/PHP.BUP-XIX/2021; (vi) PHPKada Kabupaten Pesisir Barat dengan No. Perkara 39/PHP.BUP-XIX/2021; (vii) PHPKada Kabupaten Samosir dengan No, Perkara 100/PHP.BUP-XIX/2021; (viii) PHPKada Kabupaten Tasikmalaya dengan No. Perkara 51/PHP.BUP-XIX/2021; (ix) PHPKada Kabupaten Teluk Wondana dengan No. Perkara 32/PHP.BUP-XIX/2021;dan (x) PHPKada Kabupaten Yalimo dengan No. Perkara 97/PHP.BUP-XIX/2021.

Closing Statement

Mencermati dinamika penanganan Sengketa PHPKada, sejak Pemilihan Tahun 2017 hingga Pemilihan Tahun 2020, MK tidak lagi terjebak dalam penghitungan angka-angka semata. MK sebelum menetapkan atau memberikan putusan sela, terlebih dahulu memperlajari Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Tanggapan Pihak Terkait dan Keterangan Pengawas Pemilihan, berserta alat bukti yang dimasukkan para pihak tentunya.

Dengan demikian, kualitas dalil dan bukti yang diajukan para pihak dihadapan Mahkamah sangat menentukan permohonan yang Tidak Memenuhi Syarat Pasal 158 UU Pemilihan masuk pada tahapan pembuktian atau tidak. Dengan kata lain, penerapan Pasal 158 UU Pemilihan bersifat kasuistik. Terobosan yang dilakukan Mahkamah pada sengketa PHPKada Tahun 2017 dan PHPKada Tahun 2020, mengeluarkan MK dari stigma Mahkamah Kalkulator.[*]