PSU Pilkada Halut, Kuasa Uang Vs Electoral Justice


Oleh : Muhammad Hasan Basri

(Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia & Peneliti Indonesia justice watch)

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah memutuskan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Halmahera Utara, Joel. B. dan Said Bajak. Dengan memerintahkan KPU Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang dibeberapa TPS dan berdasarkan Keputusan KPU Halut PSU akan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021.

Menurut penulis putusan MK ini merupakan hal yang biasa dan wajar dalam konteks negara hukum sebab ketika terjadi peristiwa hukum maka konsekuensinya harus dibawah ke lembaga peradilan untuk memutuskan. Ada hal mendasar yang harus dilihat bagaimana proses pelaksanaan PSU berlangsung ? Apakah tidak ada keberpihakan penyelenggara ? Apakah PSU akan berlangsung secara jujur dan adil tanpa politik uang ? ini hipotesa penulis yang harus diantisipasi.

Sebab dalam kontestasi pemilihan umum yang dicari adalah kemenangan sehingga masing-masing kandidat akan menghalalkan segala cara untuk mendatkan suara terbanyak dan memenangkan pertarungan. Salah satu indikator berkembangnya negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Politik uang telah menjadi bagian integral politik electoral di Indonesia tidak hanya pemilu di tingkat nasional, tetapi juga ditingkat lokal. Praktik pembelian suara telah memainkan peran kunci dalam memobilisasi dukungan terhadap kandidat. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Burhanuhhdin Muhtadi dalam survei pilkada pada tahun 2006-2015, menunjukkan bahwa tingkat toleransi pemilih terhadap politik uang sangat tinggi.

Ini artinya potensi praktik politik uang (money politic) juga bisa terjadi pada PSU Pilkada Halmahera Utara dengan selisih jumlah suara yang relatif sedikit membuat persaingan diantara dua kandidat semakin ketat sehingga masing-masing pihak akan menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi konstituen. Oleh karena itu penulis berharap ketika terjadi pelanggaran pemilu maka hukum harus menjadi panglima sebagai supermasi tertinggi untuk menyelesaikan.

Kuasa Uang

Jual beli suara tampaknya menjadi praktik endemik dibanyak negara demokrasi baru (Jensen dan Justen, 2014; Keefer, 2005). Sejak gelombang demokrasi ketiga dan keempat dunia pada 1970 (Hungtington, 1991), Pemilihan umum (pemilu) telah menjadi norma global hampir 90 persen negara di dunia memilih pejabat publik berdasarkan pemilu.

Tetapi tidak semua negara mampu meningkatkan kualitas demokrasi terutama untuk menjamin prinsip pemilu yang jujur dan adil. Politik uang menjadi persoalan tersendiri bagi negara demokrasi khususnya di Indonesia. menjelang pemilihan umum pasti terjadi jual beli suara dan pemberian materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Ingat jangan sampai kuasa uang lebih mendominasi pada saat PSU Halut dilaksanakan. Politik uang menjadi cara untuk mempengaruhi pemilih agar mendapatkan suara yang terbanyak sehingga berpengaruh pada hasil kemenangan kandidat. Politik uang sangat merendahkan kualitas demokrasi dan berpengaruh jangka panjang ketika mereka terpilih pada nantinya lebih berfikir untuk mengembalikan modal ketimbang kesejahteraan rakyat.

Electoral Justice

Keadilan pemilu merupakan sarana dan mekanisme untuk menjamin agar setiap tindakan, prosedur dan keputusan yang menyangkut proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UUD NRI 1945, UU, Peraturan KPU). Keadilan pemilu harus dilihat secara holistic sebagai satu kesatuan dari sistem demokrasi saat ini.

Pemilihan suara ulang (PSU) Pilkada Halut adalah bagian dari cara Mahkaham Konstitusi untuk menegakan keadilan pemilu. Penulis berharap seluruh pihak yang terlibat agar menegakan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil dalam negara demokrasi. Harapan PSU bukan sekedar melaksanakan putusan mahkamah konstitusi melainkan bagian dari sistem demokrasi sehingga prosesnya harus secara demokratis (Langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil).

Semua pihak harus menjadikan momentum pemilihan suara ulang pilkada Halmahera Utara sebagai cara untuk memuliakan demokrasi , cara-cara yang beradab harus ditunjukan pada pelaksanaan PSU. Artinya apa jangan sampai terjadi politik uang , intimidasi terhadap pemilih , isu sara , keberpihakan penyelenggara yang itu akan merusak tatanan demokrasi kita hari ini. Pemilihan umum adalah momentum untuk mengevaluasi pejabat publik sehingga biarkanlah rakyat yang menentukan pilihannya sendiri. (*)