Laporkan KPU Halbar, Tim Hukum Danny-Imran tak Hadiri Sidang DKPP

Sidang kode etik KPU Halmahera Barat dengan agenda pemeriksaan saksi, Jumat (9/4/2021). (Foto: DKPP)

Ternate, malutpost.id -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang laporan pasangan calon Bupati dan Wakil Halmahera Barat, Danny Missy dan Imran Lolory terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Barat, Jumat (9/4/2021). 

Sayangnya, sidang dengan perkara Nomor 96-PKE-DKPP/II/2021 dan 97-PKE-DKPP/II/2021 atas dugaan pelanggaran kode etik di kantor Bawaslu, Maluku Utara itu, tidak dihadiri oleh Pengadu, Juanidi dkk selaku kuasa hukum Danny Missy dan Imran Lolory. 

Meski begitu, Ketua Majelis Teguh Prasetyo tetap melanjutkan sidang. Tampan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Maluku Utara, Safrina Rahma Kamaruddin, Ikbal Ali, Mardia Ibrahim, dan Sahrani Somadayo juga hadir.

Menurut Bawaslu Malut, pihaknya sudah mengirim surat pemberitahuan sidang dan menghubungi pihak terkait sehari sebelumnya. Dan Junaidi dkk menyatakan kesiapannya untuk hadir. 

Sayangnya, pagi sebelum acara dimulai Bawaslu coba menghubungi kembali melalui telepon, namun nomor kuasa hukum Pengadu tidak aktif. Sidang dengan agenda pemeriksaan itu hanya berlangsung 30 menit. 

Sejalan dengan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 22 ayat 2, maka DKPP berhak menetapkan putusan dalam persidangan. Berdasarkan hal itu, majelis tetap melanjutkan sidang tanpa kehadiran Pengadu. Dengan begitu, hasil persidangan pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP berakhir dengan penjelasan dari Teradu dan tanpa bantahan dari Pengadu.

Anggota TPD Malut, Sahrani Somadayo mengatakan, saat dikonfirmasi menjelaskan, hasil pemeriksaan sidang tersebut telah dikirim ke pusat dan tinggal menunggu sidang putusan. 

"Artinya, hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan sudah dikirimkan ke DKPP pusat mungkin sekitar satu bulan, sidang putusannya akan digelar," pungkasnya. (mg-01)


-

Peliput : Hasanudin I. Arbi

Editor   : Ikram Salim