Warga Ngade Gagalkan Pertemuan Bahas Penggunaan Asrama Haji untuk Karantina

TOLAK: Warga membentangkan spanduk menolak penggunaan asrama haji untuk lokasi karantina. (IKRAM SALIM/MALUTPOST.ID)

Ternate, malutpost.id - Rencana pertemuan tim gugus tugas Covid-19 Malut melakukan sosialisasi terkait rencana penggunaan gedung asrama haji di Kelurahan Ngade, Ternate Selatan, untuk tempat transit para pelaku perjalanan, Rabu (29/4), akhirnya gagal. Ratusan warga memadati kantor lurah dan menggelar aksi menolak penggunaan gedung asrama haji sebagai rumah singgah. 

 

Lurah Kelurahan Ngade, Sainabun M. Fauzi mengatakan, pihaknya mendukung terkait pencegahan penyebaran virus corona. Hanya saja, rencana penggunaan gedung sebagai ruang isolasi atau rumah singga pelaku perjalanan dari luar daerah belum disosialisasikan ke warga. "Makanya ketika masyarakat mendengar ini langsung khawatir," ujarnya.

 

Dikatakannya, beberapa waktu lalu pihaknya menerima surat pemberitahuan pengelolaan asrama haji terkait rencana penggunaan gedung asrama. Hanya saja, surat tersebut bukan dari Gustu Covid-19 Malut melalui Gustu Kota. "Mestinya surat itu datang dari Gugus Tugas Kota meminta agar pihak provinsi bisa menjelaskan dan memberikan pemahaman secara detail kepada warga," ujarnya.

 

Sementara Pengelola Asrama Haji Tamhid Abubakar juga menerima surat dari Gustu Covid-19 Malut. Namun menurutnya, penggunaan gedung tersebut mestinya mendapat persetujuan dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama. "Dalam surat poin pertama itu sembari menunggu persetujuan dari Dirjen PHU maka harus kita sosialisasikan dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat dan tokoh agama setempat," kata Tahmid. 

 

Salah satu warga juga meminta pihak asrama haji maupun gustu Covid-19 menghargai sikap warga setempat. "Kami juga minta agar sikap kami juga harus dihargai," kata salah satu warga.

 

Sementara salah satu tokoh masyarakat, Ismet Alkatiri, mengaku warga setempat terutama yang bermukim di seputaran asrama haji sempat gelisah. Dia bilang, pemerintah mestinya memberikan sosialisasi dan menjamin kesehatan jasmani dan psikologi warga. Apalagi beberapa lokasi yang hendak digunakan sebagai ruang isolasi juga ditolak warga seperti gedung SKB di Dufa-Dufa dan BLK di Ubo-Ubo. "Kenapa sebagian besar menolak penggunaan gedung untuk karantina dari gambaran empiris itu maka warga menolak itu wajar. Jadi pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat," katanya. 

 

Apalagi, kata Ismet, informasi orang yang dikarantina nanti merupakan warga Malut yang baru tiba dari luar daerah. Menurut Ismet, alasan tersebut tidak rasional sebab saat ini pemerintah telah menutup akses pelayaran maupun penerbangan. "Maka yang mau dikarantina ini warga yang mana, harus dijelaskan," kata Ismet. 

 

Alhasil, pertemuan itu batal dilaksanakan, sementara tim gugus langsung kembali.(ikh)