Pengelolaan Pasar jadi Preseden Buruk


MUBIN A Wahid

TERNATE – Pemutusan jaringan listrik di pasar ikan Higienis Kota Ternate, mendapat respons dari DPRD Kota Ternate. Ketua komisi II Mubin A Wahid mengatakan, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menata pasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate. Kata dia, DPRD sudah memberikan rekomendasi, LPKJ, RDP, dalam rangka perbaikan pelayanan pasar. Tapi, selama ini DPRD menilai Pemerintah cuek, sehingga beberapa pasar lantai dua yang tidak difungsikan terlihat kumuh.

"Ibaratnya kalau penyakit, berarti sudah kronis, sehingga harus di-kemoterapi untuk melakukan penataan kembali," ujarnya. Kata Mubin, Pemerintah harusnya menyiapkan fasilitas, sehinga begitu pedagang mau tempati langsung dikenakan retribusi per bulan, jangan membiarkan mubazir. Menurutnya, pengelolaan pasar kurang baik, sehingga menjadi persoalan di masa akhir jabatan wali kota Ternate Burhan Abdurrahman. Menurutnya komisi II sudah pernah meninjau lokasi pasar ikan, dan ditemukan permasalahan jaringan listrik sudah sejak lama. Menurutnya, jaringan listrik itu dipasang sendiri oleh pedagang.

“ Seharusnya kewenangan ada pada pemerintah Kota melalui Disperindag. Kalau alasannya tidak ada anggaran, jangan dipaksakan akan merugikan masyarakat," sebutnya. Mubin menambahkan, penataan yang dimaksud DPRD bukan hanya bangunan pasar tetapi fasilitas pendukung, seperti air dan listrik. Fasilitas pendukung itu menurutnya, agar bisa dihitung berapa jumlah retribusi. Ia mengatakan, selama ini tidak ada langkah yang efektif dari Pemkot, untuk memfungsikan kembali pasar lantai dua. “Padahal DPRD menginginkan agar bisa dimaksimalkan. Ini menjadi preseden buruk dalam pengelolaan pasar," tutupnya. (mg-03/yun)