Penggusuran Lahan Tanpa Izin


TANPA IZIN: Lahan seluas 4 hektar lebih yang digusur untuk pembangunan perumahan, di Kelurahan Sasa RT01 Kecamatan Ternate Selatan

TERNATE - Kota Ternate memang sedang di ambang krisis air bersih. Salah satu penyebabnya adalah kawasan hutan yang dirusak. Aktivitas merusakan kawasan hutan ini tampaknya masih sering terjadi. Sebagai mana yang terjadi di Kelurahan Sasa RT01 Kecamatan Ternate Selatan. Amatan Malut Post, tampak lahan seluas kurang lebih 4 hektare itu sudah digusur.

Penggusuran itu rencananya bakal dibangun kawasan perumahan. Subhan Sutan Kayo, lurah Sasa mengatakan, penggusuran lahan tersebut sudah dilakukan sejak tiga bulan lalu. Pihaknya mengaku lahan tersebut rencananya bakal dibangun perumahan, karena sudah ada kapling. Meski demikian, lurah mengaku tidak mengetahui pemilik atau siap yang akan membangun perumahan tersebut. “Kita tidak tahu siapa. Tapi lahan tersebut milik warga, yang sudah dijual untuk dibangun perumahan, singkatnya," katanya.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Malut Abdul Kadir D. Arif mengatakan, pada prinsipnya, perubahan fungsi lahan sangat berpengaruh pada daya dukung fungsi tanah. Menurutnya, fungsi lahan sebagai wilayah resapan air tanah sudah diubah. Perubahan itu pada kelerengan yang signifikan. Kemudian, batuan tidak terkonsolidasi dengan baik, maka akan terjadi longsor. Karena itu, harus ada pengawasan serius dari dinas terkait. Kata dia, solusinya pada regulasi menyangkut pemanfaatan dan penataan ruang, yang harus berpihak pada upaya konservasi dan nilai pengurangan resiko bencana. “Kota Ternate tetap dalam membangun, tentu akan menyentuh ruang-ruang tersebut, di sebabkan kondisi ruang atau lahan Kota yang terbatas.

Jika sudah ada regulasi yang mengatur, maka harus dijalankan dengan baik," sebutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Risval Tribudianto mengatakan, sejauh ini belum ada izin yang dikeluarkan untuk melakukan penggusuran lahan tersebut. Menurutnya, ada tahapan yang harus dilalui oleh pengelola, tidak serta-merta melakukan penggusuran. Tahapan tersebut mulai dari perizinan melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Tim dari PUPR sudah diturunkan ke lokasi untuk memeriksa. Izin dari PUPR belum ada, sehingga PUPR bakal panggil pengelola lahan agar ditegur," terangnya. Kata Risval, proses kawasan juga perlu diperhatikan sebab informasi dari tim PUPR lokasi tersebut bakal dibangun oleh developer. Sehingga dibutuhkan penataan mulai dari bentuk drainase, karena sudah mengubah bentangan agar tidak berdampak pada warga di bawah. “Pengawasan dari pihak pemerintah Kelurahan, RT dan RW pun sangat dibutuhkan sebab masuk di wilayahnya. Kami sudah turunkan penyidik tata ruang untuk melihat penggusuran lahan yang berada di Kelurahan Sasa tersebut," ungkapnya. Sementara itu, penggusuran lahan tanpa izin tersebut mendapat sorotan dari anggota komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif.

Menurutnya, terjadi penggusuran lahan semena-mena ini disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah Kota Ternate, melalui dinas teknis. Sehingga pengelola dengan seenaknya saja melakukan penggusuran meskipun tidak mengantongi izin dari PUPR. Tindakan ini karena dibiarkan tanpa ada teguran, sehingga mereka dengan leluasa merusak. “DPRD bakal tindak lanjut terkait dengan penggusuran lahan tersebut. Sebab sudah ada koordinasi antara pimpinan DPRD dan komisi III. Kami akan melakukan pemanggilan terhadap pengelola lahan tersebut," tutupnya. (tr-03/yun)