APBD-P Prioritaskan Program Urgensi


RIZAL Marsaoly

TERNATE - Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) akan membuat skema program kegiatan.

Kegiatan ini akan didorong pada tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021. Program yang akan didorong pada APBD-P, bergantung pada tingkat urgensinya. Hal itu akan dibahas secara bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Program apa yang nanti dimunculkan pada APBD-P 2021, akan dilihat secara bersama-sama dengan TAPD. Karena dalam menyusun APBD-P harus dilihat dulu, hal-hal urgen apa saja yang bersifat urgen dan harus didorong," ucap Plt kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, kemarin. Termasuk kegiatan fisik. Sehingga ada atau tidaknya program fisik pada perancangan APBD-P bergantung pada tingkat urgensinya. "Kalau misalnya ada, itu kegiatan apa?, urgen atau tidak. Kalau memang tidak urgen, ya tidak perlu. Tapi itu nanti diputuskan oleh TAPD," terangnya.

Begitu juga dengan sejumlah program yang dipending (dibintangi) pada APBD Induk, akan dilihat kembali dalam perancangan APBD-P. Apakah bisa diusulkan atau tidak. "Jadi program yang dibintangi pada APBD itu belum tentu juga kita memangkas. Bintang itu bukan berarti kita menghilangkan dari struktur APBD, tapi bintang itu hanya bagian dari bagaimana mengantisipasi atas kondisi keuangan yang ada," jelas Rizal. Menurutnya, kalau memang anggaran dalam proses berjalan sampai masuk pada APBD-P, ada hal-hal yang urgen, akan didorong. Dan akan diputuskan bersama-sama dengan TAPD nanti.

Rizal menambahkan, untuk sementara Bappelitbangda belum berencana melakukan pembahasan rancangan APBD-P tersebut. Karena pasca selesai finalisasi refocusing, pihaknya sedang difokuskan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2020. Penyampaian LPP APBD 2020 ke DPRD akan disampaikan pekan ini. "Direncanakan pekan depan (pekan ini, red) pak Wali Kota akan menyampaikan LPP APBD ke DPRD. Ini sesuai dengan masa waktu enam puluh hari setelah LHP BPK di serahkan ke Pemerintah Kota untuk segera ditindaklanjuti," tandasnya. (tr-01/yun)