Sejumlah Catatan Diberikan ke Pemkot


CATATAN : Wali Kota Ternate, Tauhi Soleman saat menyampaikan LPP APBD pada sidang paripurna DPRD kemarin

TERNATE - Rapat paripurna ke 4 DPRD Kota Ternate digelar kemarin. Rapat tersebut terkait pandangan umum fraksi terhadap (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2020. Terdapat 8 fraksi di DPRD mengajukan sejumlah pandangan mereka. Ada sejumlah catatan yang disampaikan wakil rakyat terhadap pemerintah Kota Ternate. Mulai dari masalah PAD dari sektor retribusi, masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kesehatan, masalah aset dan investasi daerah, dan masalah aset Perusda yang tidak diketahui keberadaannya.

Fraksi PPP DPRD melalui H. Fahri Bachdar menyoroti terkait tidak terealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi. Khususnya, retribusi daerah dan pajak daerah yang belum maksimal. Menurutnya, dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dan manajemen pengelolaan pendapatan daerah. Kemudian, cara penagihan yang manual menyebabkan kebocoran, sehingga berkurangnya pendapatan. Selain itu, khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak Tahun 2013, diserahkan kepada daerah untuk dikelola. Sudah 7 tahun di Kota Ternate, namun belum ada validasi data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Sekitar kurang lebih 46 ribu subjek pajak yang berpotensi, tetapi tidak mampu digarap secara maksimal. Kondisi ini sangat mempengaruhi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," sebutnya.

Ketua fraksi NasDem Nurlaela Syarif mengatakan, kaitan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate sebagai salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Tahun 2020 adalah fase dimana pandemi covid-19 yang menjadi faktor utama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah. Fraksi NasDem memberikan ikhtiar kepada Pemerintah Kota Ternate terkait tingkat inflasi di  dua Tahun terakhir. Tingkat inflasi Kota Ternate lebih tinggi dari inflasi nasional, yaitu 2,72 %.

“Pemerintah Kota Ternate harus memaksimalkan laju tingginya inflasi, karena berdampak pada perekonomian. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) harus melakukan intervensi pasar secara maksimal," tegas Nurlaela.

Nurlaela menambahkan, tingkat kemiskinan juga menjadi salah satu perhatian fraksi NasDem. Saat ini, persentase penduduk miskin Kota Ternate meningkat di dua tahun terakhir, yaitu 2019 dan 2020 dari 3,13% menjadi 3,46%. Persentase penduduk miskin kota Ternate masih di atas Provinsi dan nasional. Menurutnya, harus mendapat perhatian serius Pemerintah Kota, untuk ke depan menjadikan program prioritas dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Kemudian di sektor kesehatan. Fraksi NasDem meminta Pemkot agar memperhatikan masalah mutu pendidikan dan SDM guru. Ini karena Kota Ternate masih di posisi tiga setelah Kota Tidore Kepulauan dan Halbar. Masalah kesehatan seperti pemberian vaksin, gizi buruk terhadap balita harus lebih difokuskan lagi. “Kota Ternate saat ini menuju Kota layak anak. Serta pembangunan RSUD yang sudah dianggarkan sebesar Rp 1,7 miliar. Kami mempertanyakan terkait kelanjutan pembangunan RSUD Kota," katanya.

Anggota fraksi PDIP Munira Assagaf mengatakan, permasalahan aset dan investasi daerah masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan. Pengelolaan asset tetap pemerintah Kota Ternate belum seluruhnya sesuai ketentuan, seperti pengamanan asset tanah. Menurutnya, pemerintah Kota Ternate saat ini  memiliki 1.190 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, 180 yang sudah memiliki bukti kepemilikan, 1.010 bidang tanah yang belum bersertifikat. Pengamanan aset diperlukan untuk menghindari penjualan lahan milik Pemkot serta penyerobotan tanah. Karena secara administrasi, kepemilikan terhadap lahan/tanah tersebut  belum lengkap. Selain permasalahan asset tanah tersebut, banyak asset peralatan mesin pemerintah Kota Ternate yang tidak diketahui keberadaannya.

“Hal ini menjadi catatan penting, agar ke depan tidak terjadi kasus kepemilikan pribadi terhadap asset tersebut. Kami fraksi PDI-Perjuangan berharap, permasalahan asset tanah dan peralatan mesin tersebut dapat diselesaikan oleh Pemerintah daerah," jelasnya.

Sementara Fraksi Berkarya-Perindo melalui sekretaris Rustam Saribula menyoroti tentang investasi pemerintah daerah pada laporan keuangan PT. Ternate Bahari Berkesan, yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan terus menyebabkan kerugian. Menurutnya ada beberapa usaha  yang berpotensi masuk ke PAD perlu ditelusuri. Usaha-usaha itu di antaranya, kerja sama pengelolaan PT kimia farma, speedboat penumpang, dan mesin penggiling daging. "Untuk speedboat dan mesin penggiling daging belum memberikan laporan dan penyetoran soal pendapatan," tandasnya. (tr-03/yun)