Realisasi Investasi Kota Ternate Tembus Rp230 Milliar Per Kuartal I

Ilustrasi investasi. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTS) Kota Ternate mencatat pertumbuhan realiasi investasi yang masuk ke Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebesar Rp230 miliar per kuartal I sampai Mei 2021. Angka ini naik 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp50 miliar.  

"Untuk tahun ini realiasi nilai investasi ditargetkan Rp100 miliar dengan artian target yang ditetapkan oleh Pemkot Ternate ini mampu terlampaui tiga kali lipat pada kuartal I per bulan Mei,"kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Modal (DPM-PTS) , Nuryani Amra kepada malutpost.id,  Kamis (17/6/2021).

Menurutnya, meningkatnya nilai investasi dipengaruhi sektor jasa dan perdagangan, terutama hadirnya gerai Indomart, dan Alfamidi.  Dia bilang, meski di tengah pandemi Covid-19, namun nilai investasi terus melejit menandakan pertumbuhan ekonomi pada sektor jasa dan perdagangan semakin membaik. 

"Realiasi nilai investasi yang meningkat ini tentu diharapkan dapat menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ternate. Akan tetapi soal itu tentunya lebih kepada intansi teknis terkait,"jelas Nuryani.

Nuryani berujar, meningkat investasi saat ini tidak, dia memperdiksikan hingga akhir tahun realisasi investasi bisa mencapai Rp500 milliar hingga akhir tahun.  Berdasarkan sektor, aliran investasi terbesar mengalir  melalui izin usaha yang diterbitkan, dan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) melalui online ke pusat. Hanya saja, masih ada beberapa hotel masih membandel dan belum menyampaiakan laporan tersebut.

"Jadi memang banyak juga yang melaporkan. Kebanyakan ketika sudah mendapat izin kemudian beroperasi, tapi masih ada perhotelan yang sebagian besar belum menyampaikan laporan triwulan, padahal sistemnya sudah kita permudah secara online baik izin dan laporanya,"tambahnya.

Pihaknya, lanjut Nuryani, akan memberikan sanksi bagi pemilih usaha jasa yang enggan menyampaikan laporan berupa mencabut izin usaha. "Tiap triwulan harus ada laporan supaya kita tahu bahwa usaha itu seperti apa, permasalahan di lapangan itu seperti apa,"pungkasnya.(mg-07)


_

Peliput : Faisal Sidiq

Editor   : Ikram Salim