Warga Bisa Gugat Pemkot


HENDRA Kasim

TERNATE - Kebutuhan yang sangat mendasar harus terpenuhi dalam setiap kehidupan warga negara sehari-hari. Namun, tak jarang warga mengeluh terutama soal pelayanan air bersih yang tidak maksimal. Di kota Ternate, beberapa kelurahan seperti menjadi langganan krisis air bersih dari PDAM.

Keluhan warga ini sebelumnya sudah disoroti DPRD Kota Ternate. Sorotan wakil rakyat ini karena, terlebih air bersih juga masuk dalam program 100 hari kerja wali kota Tauhid Soleman. Dari 5 program 100 hari kerja Ternate Andalan, air bersih menjadi prioritas yang akan dituntaskan dalam kurun waktu 100 hari. Akademisi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Hendra Kasim mengatakan, pelayanan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat, di samping listrik dan sampah. Menurutnya, hak warga untuk mendapat pelayanan tidak terpenuhi, warga berhak menggugat pemerintah. “Air bersih yang tidak lancar dan mengalami kendala di beberapa titik di Kota Ternate, bisa menjadi alasan warga dalam mengajukan hak konstitutional ke pengadilan, melalui class action atau gugatan perwakilan kelompok.

Jika masyarakat tidak puas dengan pelayanan, maka bisa diajukan ke pengadilan," sebutnya. Hendra mengatakan, kalau melalui class action harus dilakukan oleh kelompok, karena gugatan class action adalah gugatan kelompok. Menurutnya, kelompok yang nanti dibentuk harus berdasarkan masalah hukum yang sama, seperti air bersih yang selalu menjadi keluhan warga. "Jadi tergantung pada putusan pengadilan, setelah gugatan diserahkan," tandasnya.

Selain itu, sorotan juga disampaikan akademisi Hukum Universitas Khairun Ternate Gunawan A. Tuada. Menurutnya, tidak hanya menjadi hak konstitusional, air bersih juga menjadi hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara. Penyediaan air bersih menjadi salah satu parameter untuk mengukur standar hidup layak dalam komponen indeks pembangunan manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan di setiap daerah. “Jadi, air bersih dan kesehatan merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan dan menikmati," ungkapnya.

Kata Gunawan, dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air(SDA), negara menjamin hak setiap orang untuk mendapat air bagi kebutuhan pokok, minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif. Tetapi faktanya tidak setiap orang dapat menikmati haknya tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan kewajiban Pemerintah Kota Ternate untuk menyediakan pelayanan air bersih. “Bila pelayanan PDAM Kota Ternate kurang baik/belum layak, masyarakat dapat menggunakan class action terhadap Pemerintah Kota," tutupnya. (tr-03/yun)