Kecamatan Terluar Kekurangan Guru


SAHRONI Hirto

TERNATE - Masalah di sektor pendidikan butuh perhatian serius dari Pemerintah Kota Ternate. Persoalan ini lebih pada kekurangan guru, atau distribusi guru yang belum merata.

Kekurangan guru ini lebih pada tiga Kecamatan terluar Kota Ternate, yakni Hiri, Moti dan Batang Dua. Padahal, pendidikan merupakan layanan dasar sekaligus hak bagi setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kekurangan tenaga pengajar ini mendapat sorotan dari akademisi kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Sahroni Hirto. Menurutnya, masalah kekurangan guru di tiga kecamatan terluar tersebut harus segera dicarikan solusi. Kata dia, persoalannya saat ini adalah distribusi guru dilakukan tidak merata.

Ada sebagian sekolah di Kota Ternate yang justru kelebihan tenaga pengajar, sementara di kecamatan lain kekurangan. Sahroni mengatakan, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan harus melakukan evaluasi terhadap jumlah guru yang berada di Kota Ternate. “Sekolah-sekolah yang ada di Kota Ternate ini justru guru menumpuk. Jadi BKPSD harus mengevaluasi, agar didistribusikan ke kawasan yang kekurangan guru, seperti tiga Kecamatan terluar. Kalau tidak ada langkah evaluasi, maka masalah kekurangan guru ini tidak bisa diselesaikan," sebutnya.

Selain itu, tenaga pengajar yang kurang fasilitas pendukung pun patut menjadi perhatian pemerintah. Sebab sektor pendidikan berjalan dengan baik, harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas pendukung yang dimaksud yakni perumahan guru dan saran prasarana lainnya. Selain itu, para guru pun harus siap ketika ditempatkan di mana saja termasuk di kecamatan terluar seperti Hiri, Moti dan Batang Dua. “Jangan lagi ada alasan politik atau lain sebagainya.

Penempatan guru tentu menyangkut dengan pelayanan pendidikan. Sebab setiap anak memiliki hak mendapat pendidikan yang layak. Selain itu, masalah jaringan juga masih terkendala. Jadi butuh perhatian serius juga, agar segera diatasi," tandasnya. Ketua komisi III DPRD Anas U. Malik mengatakan, pemerataan guru harus dilakukan sebagai bagian dari rangkah memperbaiki kualitas sektor pendidikan di Kota Ternate. Artinya, soal pendidikan, pemerintah tidak saja fokus di Kota Ternate, lalu mengabaikan tiga Kecamatan terluar. Komisi III meminta agar pemerintah Kota melalui dinas Pendidikan, segera mengambil langkah terkait dengan kekurangan guru di Moti, Hiri dan Batang Dua. “Sekarang para guru sudah ada sertifikasi dan gaji, jadi harus siap ditempatkan di mana saja.

Dalam melaksanakan tugas harus bertanggung jawab. Kita meminta Pemkot fokus pada minimnya fasilitas pendidikan di tiga pulau terluar ini. Selain itu, pemerataan guru juga segera. Jika ada guru yang membandel harus sanksi tegas," tutupnya. (tr-03/yun)