Tiga Warga Tidak Sepakat


TERKENDALA : Kawasan Makassar Timur yang rencana akan ditata oleh Pemerintah Kota Ternate

TERNATE - Penataan Kawasan Kampung Makasar Timur masih terkendala. Pasalnya, sejauh ini, masih ada 3 warga terdampak yang belum menyetujui harga perolehan (kesepakatan harga). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kota Ternate, Nuryadin Rachman menuturkan, totalnya ada 14 rumah warga yang tanahnya terkena pelebaran jalan seluas 6 meter. Saat dilakukan negosiasi tahap pertama, 9 warga sudah menyetujui kesepakatan harga. Kemudian pada negosiasi tahap kedua, 2 warga juga sudah menyetujui. Sementara sampai saat ini masih ada 3 warga belum menyetujui.

Nuryadin menyebut, beberapa hari kemarin sudah ada uji petik dari KJPP, sehingga tim percepatan negosiasi langsung melakukan rapat dengan tim Monitoring dan Evolusi (Monev). Hasil rapat memutuskan bahwa, permasalahan ini akan diserahkan ke Pengadilan, dalam rangka konseniasi.

"Jadi 3 warga ini kita serahkan ke pengadilan. Itu rujukannya sudah bukan lagi kebijakan, tapi rujukannya mengacu ke hasil appraisal," ucap Nuryadin, kemarin (28/6).

Menurutnya, 3 warga tersisa ini menginginkan agar harga perolehan (kesepakatan harga) sesuai dengan yang mereka minta. Sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate tetap berdasarkan pada regulasi yang sudah dihitung oleh KJPP atau tim Appraisal.
"Pemda tidak bisa keluar dari itu. Jadi kami berharap agar 3 warga ini dalam penyelesaian konseniasi di pengadilan nanti bisa proaktif," ujarnya.

Nuryadin mengatakan, jika 3 warga ini tidak memberikan kesepakatan harga, maka dikhawatirkan akan terjadi ancaman terhadap kegiatan penataan Makasar Timur. Jika demikian, maka yang rugi adalah masyarakat yang terkena dampak. Yakni 63 korban kebakaran yang rumahnya mau dibangun tahun ini, kemudian 32 pedagang kuliner yang direlokasi juga ikut terdampak.

Ia berharap, ketiga warga ini dapat mempertimbangkan hal tersebut. Sebab ini nantinya memiliki dampak terhadap warga yang lain. Menurutnya, penataan Makasar Timur masuk sebagai salah satu wilayah yang menjadi pilot project dari kebijakan nasional untuk 11 daerah di Indonesia.

“Pilot project ini harus didukung semua pihak, sehingga ke depan bisa ada lagi dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sangat di sayangkan, kalau tahun ini terkendala maka yang terdampak ini banyak. Kami harap ketiga warga terdampak ini dapat memahami situasi yang ada,” tandasnya. (tr-01/yun)