memberikan keterangan kepada jaksa

PEMERIKSAAN: Bendahara pengeluaran pada Bidang Persampahan DLH saat memberikan keterangan kepada jaksa

TIDORE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore terus mendalami dugaan kasus korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tikep tahun 2018, yang diduga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Setelah memeriksa mantan kepala seksi pengelolaan sampah pada Senin pekan lalu, lembaga Adhyaksa ini kembali memeriksa MS selaku bendahara pengeluaran pada Bidang Persampahan DLH Tikep, Senin (24/2) kemarin. Selain bendahara pengeluaran, Kejari juga memeriksa UT selaku operator bendahara pengeluaran.
Keduanya diperiksa selama enam jam dengan sejumlah pertanyaan. MS yang ditemui usai pemeriksaan itu mengatakan, dirinya mencairkan anggaran tersebut sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran (DPA). Sebelum permintaan anggaran dicairkan, sudah dilakukan belanja item kegiatan itu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

"Jadi sistemnya ganti uang (GU). Mereka sudah belanja, baru kita buat permintaan pencairan dan kasih kembali uangnya. Jadi saya cairkan sesuai DPA itu. Rincian dan sebagainya itu PPTK yang buat. Jadi umpannya cair 200 juta full, maka saya langsung kasih ke PPTK sebagai ganti uang yang telah dibelanjakan itu," katanya.

Menurutnya, ia tidak pernah memotong atau menerima sepersen pun dari uang tersebut. Dirinya bahkan menyesalkan terkait dengan pembelanjaan suku cadang yang tidak sesuai dengan laporannya. "Kalau tahu tidak sesuai, kenapa tidak dikembalikan. Akhirnya saya yang tidak tahu menahu tentang ini dan hanya melaksanakan tugas sebagai bendahara, saya yang terseret. Padahal mereka yang senang," katanya kesal.

MS juga mencontohkan anggaran yang dicairkan itu misalkan 100 juta. Anggaran itu langsung dikasih ke PPTK yang sebelumnya telah melakukan belanja item kegiatan tersebut. Dirinya hanya bertugas membuat surat perintah membayar (SPM), lalu melampirkan dengan bukti belanja dari PPTK, kemudian diajukan ke bendahara umum daerah dalam bentuk ganti uang (GU). "Yang namanya ganti uang ya kita harus ganti uangnya yang telah dipakai belanja tadi. Entah dia mau pakai uang dari mana, kita juga tidak tahu," tuturnya. "2019 itu saya ngotot mundur, tapi mereka tidak mau," sambungnya.

Sementara Kasi Intel Kejari, Safri Abdul Muin mengatakan, pihaknya mendalami kasus ini dengan memeriksa dua saksi. Untuk MS, pihaknya menanyakan seputar pencairan anggaran tersebut. Ada 29 pertanyaan yang ditanyakan kepada MS. Setelah memeriksa kedua saksi ini, pihaknya menjadwalkan pemeriksaan hari ini. "Besok (hari ini, red) kita lanjut periksa lagi. Nanti kita lihat besok siapa yang datang memenuhi panggilan ini," ujarnya menutup. (cr-03/yun)