Sail Tidore 2020 Mulai Dibahas

RAPAT: Suasana rapat bersama Pemprov Malut dan Pemkot Tikep sebagai tindak lanjut terhadap SK Panitia Nasional Sail Tidore 2020, di lantai 3 Kantor Gubernur, Senin (9/3) HUMAS PEMPROV FOR MALUT POST

SOFIFI – Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Tidore 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menggelar rapat bersama. Rapat yang digelar di ruang rapat lantai 3 Kantor Gubernur Malut, Senin (9/3), tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekprov) Provinsi Maluku Utara Syamsuddin A. Kadir. Hadir dari Pemerintah Kota Tikep diantaranya Staf Ahli Wali Kota Tikep Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Halil Ahmad, Kadis Budaya dan Pariwisata Yakub Hasan, Kadis Kehutanan Imran Yasin, Kadis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ir. Saiful Latif, Kepala Badan Pembangunan dan Penelitian Daerah Syofyan Saraha, dan Kadis PU M. Ade Soleman. Sedangkan hadir dari Pemprov Malut di antaranya Kadis Pariwisata M. Tahmid Wahab, Kadis PTSP Nirwan MT Ali, Kadis Pendidikan Djafar Hamisi, dan Karo Hukum Faisal Rumbia.
Sekprov Malut dalam rapat tersebut menegaskan, pemerintah pusat telah mengeluarkan SK tentang kepanitiaan penyelenggara Sail Tidore 2021. Karena itu, Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota selaku panitia daerah perlu harus mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti SK tersebut.
Sekprov menilai, SK Sail Tidore ini sangat cepat terbentuk dibandingkan dengan Sail Morotai tahun 2012 lalu. Dengan demikian, lanjut Samsuddin, mereka memiliki waktu yang banyak dalam menyusun rencana dan anggaran untuk penyelenggaraan Sail 2021 nanti. “Dulu Sail Morotai Keppres-nya keluar dalam posisi tahun anggaran yang telah berjalan, sehingga kita harus menggeser sejumlah item pos anggaran untuk kepentingan penyelenggaraan Sail. Tapi sekarang, sudah jauh-jauh tempo SK-nya sudah ada. Jadi kita cukup punya waktu dalam menyiapkan segala kebutuhan,” jelas Sekprov.
Dalam rapat tersebut, terdapat sejumlah saran dan masukan yang disampaikan, baik dari Pemprov Malut maupun Pemkot Tikep yang pada intinya mengusulkan agar perlu adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk mempertegas tugas dan peran daerah masing-masing dalam pelaksanaannya.
Mendengar masukan tersebut, Sekprov memerintahkan secara langsung kepada Kepala Biro Hukum dan Kadis Pariwisata agar segera berkoordinasi untuk menyiapkan draf SK untuk diajukan kepada Gubernur untuk ditandatangani.
Meski demikian lanjut Sekprov, dalam waktu dekat ini harus mengundang  seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menjelaskan apa yang telah dituangkan dalam SK agar masing-masing pemda dapat mengetahuinya.
Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan Sail Tidore 2021 tersebut berdasarkan SK Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sail Morotai tahun 2021 tanggal 24 Februari 2020 yang menetapkan Menteri Perdagangan RI selaku Ketua Panitia Pusat yang dilengkapi dengan sejumlah bidang. Sementara untuk Kepanitiaan Pelaksana Daerah ditunjuk Gubernur Maluku Utara selaku Ketua dan dibantu oleh seluruh Bupati/Walikota sebagai Wakil Ketua.(cr-01/adv/jfr)