DPRD Tikep: Penolakan LPP APBD 2019 Tak Ada Kaitan dengan LHP BPK Malut

Ketua DPRD Tikep Ahmad Ishak. (ISTIMEWA)

Tidore, malutpost.id -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) angkat bicara soal polemik penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP-APBD) Kota Tikep tahun anggaran 2019.  
 
Penolakan itu disampaikan dalam pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD yang menolak rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang LPP-APBD pada Juli 2020 lalu.
 
Ketua DPRD Tikep, Ahmad Ishak menyatakan,  pada prinsipnya DPRD secara kelembagaan tidak meragukan hasil audit BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas LKPD Kota Tikep tahun anggaran 2019.
 
“Penolakan LPP APBD tahun 2019 tidak ada kaitannya dengan LHP BPK atas LKPD tahun anggaran 2019,” jelasnya  Senin (09/09/2020).
 
Dia menjelaskan, pada perinsipnya DPRD secara kelembagaan tidak meragukan hasul audit BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas LKPD tahun anggaran 2019. Sebab, BPK kata Ahmad, telah melakukan tugas pemeriksaannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. 
 
“Sekiranya ada pernyataan yang menimbulkan ketersinggungan antar lembaga, maka secara kelembagaan DPRD menyamapaikan permohonan maaf kepada BPK,” kata Ahmad, Senin (7/9/2020). 
 
Ahmad berujar, pemerintah daerah dan DPRD sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, karena itu kritik yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD maupun DPRD secara kelembagaan harus ditafsir sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. 
 
"Tujuannya kita berharap agar kritik itu lebih ke arah yang lebih baik,” pungkansya.(mg-06)
 
 
 
 
 
-
Peliput : Bambang Cahyadi
Editor   : Ikram