Lakukan Pengawasan, Anggota Panwascam Tidore Timur Diintimidasi Relawan Petahana

Peristiwa dugaan intimidasi yang dialami oleh anggota Panwascam Tidore Timur saat melakukan tugas pengawasan, Sabtu (26/9/2020). (istimewa)

Tidore, malutpost.id – Ketua Panwascam Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara diduga menjadi korban intimidasi dan pengusiran saat melakukan tugas pengawasan di acara pertemuan calon wakil wali kota Tikep Muhammad Senen bersama Ade Kama dan keluarganya di kediaman Ade Kama Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Sabtu (26/9/2020).

Ketua Panwascam Tidore Timur Rustam Hamisi menjelaskan, giat pengawasan itu ia lakukan bersama Kordiv HPP Julkifli Muhammad dan PKD Cobodoe Safril Sahmil. 

Dia bilang insinden itu terjadi sekira pukul 20.40 WIT, saat dia bersama rekannya mengambil gambar atau dokumentasi pertemuan , tiba-tiba salah satu simpatisan atas nama Yusup Daud melarang dan meminta mereka semua untuk melakukan pengawasan dari luar pagar rumah. 

"Kalian pengawasan di luar pagar sana," tutur Rustam meniru ucapan Yusup Daud.

Kepada Yusup, dirinya  menjelaskan tentang tugas pengawasan sesuai pasal 33 Undang-Undang  nomor 10  tahun 2016 tentang Panwascam serta pasal 198 A, dimana ada sanksi pidana bagi  setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya dipidana.

“Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 24 juta," tuturnya.

Sayangnya, penjelasan tersebut tidak diterima, petugas justru mendapat kata kasar dari dan makian dari simpatisan paslon petahana tersebut. Penjelasan serupa, kata Rustam juga disampaikankepada  calon wakil wali kota Muhammad Senen dan juru bicara AMAN jilid 2 Ardiansyah Fauzi dan keluarga Ade Kama, tetapi tetap tak diterima baik. 

”Sehingga Muswar Laha dan M Nur tetap mendorong kami keluar sampai di pintu pagar,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya akan menggiring kasus tersebut akan membuat laporan pelanggaran ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. “Dengan adanya indikasi dugaan pelangaran ancaman dan menghalangi petugas pengawasan ini harus ditindak sesuai UU yang berlaku,” pungkasnya. (mg-06)

 

 

-

Peliput : Bambang Cahyadi

Editor : Ikram