KPU Tikep Siap Hadapi Gugatan SALAMAT

Abdullah Dahlan. (istimewa)

Tidore, malutpost.id -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan telah menyiapkan 10 alat bukti untuk menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang diajukan pasangan calon Salahuddin Adrias-M Djabir Taha (SALAMAT) di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti.

Ketua KPU Tikep, Abdullah Dahlan mengaku sudah mempelajari materi gugatan yang dilayangkan oleh pasangan calon SALAMAT.

Menurut Abdullah dari sejumlah poin gugatan, hanya terdapat satu poin yang berkaitan dengan kewenangan KPU yaitu tentang tidak ada daftar hadir pemilih baik pemilih DPT, DPTb dan DPPh di semua tempat prmungutan suara (TPS) di Kota Tikep.

Karena saat pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), saksi paslon SALAMAT meminta agar kotak tersebut dibuka untuk memperlihatkan daftar hadir pemilih, namun permintaan itu tidak diindahkan sebab ketentuan tidak memperbolehkan hal tersebut.

Pleno di tingkat PPK, kata Abdullah, adalah pleno rekapitulasi perolehan hasil suara sehingga kotak tersebut tidak bisa dibuka sembarangan.

"Itu saja poin yang berkaitan dengan KPU, selebihnya tidak berkaitan dengan KPU tapi justru berkaitan dengan paslon Aman, misalnya soal politik uang, penggunaan APBD dan mobilisasi ASN," ungkap Abdullah Dahlan, Selasa (19/1/2021).

Salah satu alat bukti yang disiapkan KPU Kota Tikep yaitu seluruh daftar hadir. Bahkan, foto KTP milik pemilih tambahan sebanyak 1.781 orang sudah direkap dan disiapkan sebagai alat bukti.

Menurut Abdullah, saksi paslon nomor urut 3 Salamat yang mengikuti pleno di tingkat kecamatan itu bukanlah saksi yang berada di TPS sehingga tidak mengetahui secara jelas situasi disaat hari pemungutan suara di TPS.

"Daftar hadir itu dibagikan ke saksi di setiap TPS," tutur Abdullah.

Alud sapaan akrab Abdullah Dahlan juga menambahkan, pihaknya telah menerima akta registrasi dari MK sehingga pihaknya telah menyiapkan seluruh alat bukti yang akan disampaikan saat sidang di MK.

Bahkan, KPU Kota Tikep sendiri telah menunjuk Hendra Kasim sebagai kuasa hukum KPU Kota Tikep. Saat ini, seluruh alat bukti yang asli telah dimasukan kembali ke kotak usai dilakukan fotocopy. "Tinggal alat bukti itu dilegalisir di kantor pos. Ini arahan MK," jelasnya.

Alud mengungkapkan, tuntutan tim SALAMAT yang tertuang dalam petitum itu berbeda dengan tuntutan paslon di daerah lain terhadap KPU. Karena, poinnya meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU agar mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 Capt Ali Ibrahim-Muhammad Sinen (Aman) dan menetapkan paslon Salamat sebagai paslon peraih suara terbanyak.

"Kalau di daerah lain itu tuntutan mereka adalah dilakukan PSU (Pemilihan Suara Ulang), tapi di Tidore ini tuntutan Salamat adalah meminta MK mendiskualifikasi paslon Aman karena diduga menggunakan APBD," tandas Alud. (aby).


-

Peliput : Hasbi Konoras

Editor   : Ikram