Tikep Krisis Guru


Ismail Dukomalamo

TIDORE - Kualitas dan mutu pendidikan di Kota Tidore Kepulauan harus diutamakan dan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Tikep. Pasalnya, Sumber Daya Manusia (SDM), utamanya guru, baik ditingkat SD hingga SMP masih sangat minim. Hal ini diakui langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan, Ismail Dukomalamo, Kamis (25/2).

Namun dikatakan Ismail, saat ini Pemkot telah mendapat jatah 300 guru khusus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah pusat. Total jatah yang diterima berdasarkan usulan Pemkot.  Menurut Ismail, kuota di Tikep yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutupi kekurangan guru. Karena Tikep membutuhkan tenaga guru PNS sebanyak 517 orang. Terdiri dari guru TK sebanyak 143 orang, SD sebanyak 177 orang dan SMP 197 orang. Menurutnya, hal ini berbanding terbalik atau tidak sesuai dengan jumlah sekolah.

Beruntung kekurangan ini terbantu dengan kehadiran tenaga guru honorer yang diangkat melalui SK Wali Kota sebanyak 150 orang. ”Jatah yang dikasih sebanyak 300 masih sedikit karena tidak bisa menutupi kekurangan tenaga pengajar saat ini. Bahkan jatah dari pusat belum tentu bisa mengakomodir semua sekolah karena P3K ini akan dilakukan seleksi juga. 

Seperti seleksi CPNS,”akunya. Berkaca pengalaman sebelumnya, seleksi CPNS ditahun 2018 dan 2019, peserta yang lulus justru tidak memenuhi kuota. Disebutkan Ismail, tahun 2018 pihaknya mengusulkan 250 guru, sesuai kebutuhan. Sayangnya, dari total usulan, yang lulus hanya 87 orang. Sementara yang dinyatakan lulus pada tahun 2018 hanya 30 orang. Begitu juga tahun 2019.  Dari total 87 orang, hanya 30 orang saja yang lulus.  "Makanya kuota untuk Tikep banyak hilang,”akunya.

Ia berharap, seleksi P3K yang rencananya akan digelar tahun ini menjadi prioritas pemerintah pusat agar minimnya tenaga guru di Tidore bisa teratasi.  Seleksi P3K dikhususkan bagi guru honorer yang namanya sudah terdaftar di sistem Dapodik Kemendikbud. ”Kalau nama tidak terdaftar di Dapodik berarti tidak bisa ikut.

Sebenarnya masalah ini tanggung jawab sekolah. Karena selain diangkat melalui SK Wali Kota, ada juga honorer yang diangkat lewat sekolah masing-masing. Makanya saya sudah sampaikan ke Kepala Sekolah (Kepsek) agar guru honorer yang mengajar di sekolah, namanya cepat dimasukkan ke Dapodik agar bisa ikut seleksi,"tandasnya.(aby/aji)