'Mandul', DPRD Tikep Tak Punya Produk Perda Sendiri

Kantor DPRD Tikep. (istimewa)

Tidore, malutpost.id -- Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara masih lemah. Pasalnya, sepanjang 2020, 25 wakil rakyat yang dilantik pada 2019 itu tidak menghasilkan produk peraturan daerah (Perda) inisiatif yang disahkan.

Anggota dewan hanya menyelesaikan perda rutinitas yang diajukan Pemerintah Kota Tikep.

Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Naser Robo mengatakan, DPRD telah merencanakan mengesahkan 5 perda inisiatif di 2020. Hanya saja, pandemi Covid-19 membuat pembahasan regulasi inisiatif dipending.

"DPRD di 2020 kemarin hanya memparipurnakan atau mengesahkan perda yang diajukan Pemkot Tikep,”kata Naser kepada malutpost.id, Selasa (2/3/2021).

Dari 6 rancangan aturan yang diajukan oleh Pemkot Tikep, lanjut Naser, baik perda yang mau direvisi dan perda baru, 4 di antaranya telah disahkan sedangkan 2 lainnya belum.

Perda yang telah diparipurnakan itu yakni, tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, kemudian perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan. Ketiga, Perda Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

"Dan terakhir, Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak,"paparnya.

Sedangkan 2 perda dari Pemda Tikep yang belum diparipurnakan adalah perda tentang RTRW karena yang perlu dikonsultasikan kembali dan perda tentang penanam modal.

"Perda yang belum diparipurnakan ini akan dilanjutkan dalam waktu dekat," ungkap Naser Robo, Selasa (2/3). 

Menurut Naser, wakil rakyat yang dilantik pada September 2019 itu mulai aktif bekerja pada 2020, karena pada 2019 lalu, alat kelengkapan belum terbentuk. Namun, usai bimbingan teknis dan alat kelengkapan sudah ada, Tikep justru dilanda bencana non alam atau Covid-19 pada Februari 2020.

Meski tidak ada produk perda inisiatif selama 2020, namun saat itu DPRD sudah mengajukan 5 ranperda inisiatif  diantaranya, ranperda tentang tata cara pelaksanaan penggunaan dana desa (DD). Ranperda tentang pelayanan dasar kesehatan yang dipending,  ranperda tentang desa adat, ranperda tentang retribusi galian C, dan terakhir  ranperda tentang bahaya zat narkoba.

"Ada 5 Ranperda inisiatif itu yang rencana digodok di 2020 kemarin. Tapi karena Covid jadi tertunda. Kami agendakan bahas di 2021 ini jika tidak ada pengajuan yang sifatnya mendesak maka akan diputuskan bersama, mana yang lebih dulu diprioritaskan,” pungkasnya. (aby)


-

Peliput : Hasbi Konoras

Editor   : Ikram