Kejari Awasi BOS dan DD


 Abdul Muin

TIDORE - Sistem pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) di Kota Tidore Kepulauan menjadi perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tikep. Pasalnya, Desa mengelola anggaran yang cukup fantastis. Sehingga tidak jarang dalam pengelolaan banyak juga yang bermasalah secara hukum. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Abdul Muin pada  Jumat (19/3) mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) agar bersinergi dalam mengawasi pengelolaan dan penggunaan DD. Sebab menurutnya, pengawasan DD bukan hanya menjadi tanggung jawab Kejari melainkan masyarakat, media hingga APIP. Diakuinya, Wali Kota Tikep, Capt H. Ali Ibrahim sempat meminta agar pihaknya menggelar workshop dengan mengundang seluruh Kepala Desa (Kades) serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) hingga Inspektorat untuk membahas aspek-aspek pengelolaan dan penggunaan DD. “Mengingat SDM di desa masih sangat minim sekali,”ungkapnya.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap DD semata -mata agar digunakan untuk meningkatkan perekonomian Desa. Bila perlu, kehadiran DD bisa melahirkan usaha di Desa. "DD jangan hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur hingga melebihi batas yang ditentukan,” katanya. Pihaknya juga berkomitmen untuk  menciptakan satu sistem agar Desa bisa maju secara mandiri dan mampu meningkatkan pendapatan daerah. "Jangan sampai DD dipinjam oleh Kades untuk hal-hal diluar kebutuhan Desa,” ucap Kajari. Dijelaskan Kajari, potensi kerugian negara tidak selamanya tentang hal-hal yang fiktif seperti pembangunan fisik.

Misalnya mengurangi kualitas atau kuantitas dan spek dari fisik bangunan. Tetapi manfaat yang tidak dirasakan masyarakat di Desa juga wujud dari potensi kerugian negara. Karena itu, apabila pasca workshop atau pembinaan nanti masih ada oknum Kades atau perangkat desa yang membandel, langsung ditindak.

Sebab dalam penegakkan hukum ada penindakan dan pencegahan.  “Penegakan hukum itu harus bisa meningkatkan pembangunan daerah, ekonomi dan pendapatan daerah serta bisa mengembangkan inovasi untuk bersaing,"paparnya. Selain DD, Kejari ikut fokus awasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Baginya, penggunaan dana BOS kerap  bermasalah secara hukum. “Jadi kami akan lakukan edukasi dulu. Kalau setelah itu masih ada yang bandel, kami akan tindak,” tegasnya berjanji.(aby/aji)