DID Bakal Digiring ke Jalur Hukum


Murad Polisiri

TIDORE - Masalah warga penerima bantuan double yang anggarannya bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID), akhir tahun 2020 kemarin membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), angkat bicara. Ini berdasarkan hasil konsultasi Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) di Jakarta, Selasa (23/3) kemarin. Tanggapan Ditjen Bina Keuangan, warga penerima bantuan double tidak dibenarkan. Ketua Komisi II, Murad Polisiri via handphone mengatakan, dalam kunjungan kerja kemarin, Komisi II mempertanyakan ke Ditjen Bina Keuangan Daerah di Kemendagri terkait besaran DID yang dikucurkan ke Tikep. 

Diakui, kucuran DID tambahan di periode kedua untuk Kota Tikep, senilai Rp12,5 miliar. Komisi II juga ikut menyoal warga penerima bantuan double yang disalurkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Kota Tikep, sebagaimana hasil temuan Komisi di lapangan. “Ditjen nyatakan tidak bisa disalurkan secara double atau duplikasi karena  sumber anggarannya sama, yaitu DID tambahan,”ungkap Murad. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tikep itu mengaku kalau di internal komisi sebelumnya, terdapat perbedaan pemahaman.

Dimana sebagian anggota Komisi meyakini kalau penyaluran double itu tidak menjadi masalah, karena satu calon penerima memiliki dua profesi yang berbeda. Misalnya nelayan dan petani. Sedangkan sebagian anggota Komisi lainnya menganggap tidak bisa. “Setelah kami konsultasi, ternyata penerima bantuan double itu tidak dibenarkan karena itu duplikasi anggaran. Jadi tidak dibolehkan oleh Kemendagri,”tutur Murad.

Atas dasar ini, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasikan ke pimpinan DPRD. Tujuannya agar Komisi ini dibawa ke jalur hukum. Sebab menurutnya, pencairan DID tambahan ditahun kemarin juga sudah menyalahi ketentuan yang berlaku. Bahkan kata Murad, Ditjen Bina Keuangan Daerah menyarankan agar masalah ini dibawa ke jalur lain sehingga dan tidak dibawa ke Kementerian. Untuk itu, pihaknya sudah berkomitmen agar masalah ini dikembalikan ke unsur pimpinan DPRD supaya disikapi.

Bagi Komisi II, bila penggunaan DID bermasalah sudah pasti berdampak pada hasil audit yang sementara dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perwakilan Maluku Utara. “Makanya kami masih menunggu hasil audit dari BPK. Usai melakukan Kunker, kita di Komisi II akan mengeluarkan rekomendasi ke pimpinan DPRD untuk diputuskan sebagai keputusan lembaga,”tegasnya berjanji. Selain masalah DID, pihaknya juga melakukan konsultasi soal refocusing anggaran 8 persen di daerah. “Jadi refocusing 8 persen itu wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan pemerintah di Daerah,"tandasnya.(aby/aji)