Gubernur Diminta Kaji Ulang


PERTEMUAN: Tampak Wali Kota Tikep, Capt Ali Ibrahim, Staf Khusus Mendagri, Ketua DPRD Tikep dan Perwakilan Pemprov Malut saat menggelar rapat bersama di kantor Wali Kota, Kamis (1/4) kemarin. 

TIDORE - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar pertemuan dengan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bidang Politik dan Pembentukan Jaringan. Pertemuan yang digelar Kamis (1/4) kemarin berlangsung di kantor Wali Kota. Rapat bersama yang digelar merupakan tindak lanjut usulan Gubernur Maluku Utara menyangkut pembentukan Sofifi sebagai kawasan khusus Ibu Kota . “Kehadiran tim di Kota Tidore untuk sosialisasi kawasan khusus agar kedepan Sofifi bisa maju.

Mudah-mudahan kehadiran tim khusus bisa menjawab apa yang menjadi harapan kita kedepan,"harap Wali Kota, Capt Ali Ibrahim.  Sementara Ketua tim percepatan pembentukan kawasan Khusus Ibu kota Sofifi, Apep Fajar Kurniawan mengatakan, keberadaan Tidore harus menjadi perhatian. Bukan hanya dilihat dari para pelaku sejarahnya saja, tapi warisan yang ditanamkan harus menjadi bagian baru dari Kota Tidore Kepulauan, baik untuk saat sekarang dan kedepannya nanti.

Bagi Apep, Sofifi bisa berkembang dan maju. “Sehingga tim ini punya tujuan untuk mencari solusi yang terbaik untuk membangun kolaborasi, bersinergi dalam mencari formulasi terbaik demi membangun Kota Sofifi kedepan,” tutur Apep. Ia menambahkan, dalam pembentukan kawasan khusus, tidak ada visi - misi dari tim untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Yang ada hanya pembentukan kawasan khusus Ibu kota Sofifi. "Jadi mari sama-sama bangun Kota Sofifi untuk kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama ini dapat terwujud,"ajaknya berharap. 

Rencana ini lantas mendapat tanggapan dari fraksi PKB DPRD Kota Tidore Kepulauan. Murad Polisiri selaku Ketua fraksi meminta Gubernur supaya mempertimbangkan kembali rencana penataan Sofifi sebagai kawasan Kota Baru. Sebab menurutnya, Kecamatan Oba Utara dan Kecamatan Oba Tengah yang dimasukan sebagai kawasan Kota Baru Sofifi harus berbarengan dengan Kecamatan Oba serta Kecamatan Oba Selatan. "Saya menyambut baik langkah Gubernur kaitannya dengan perencanaan Kota Baru Sofifi, tapi soal wilayah saya minta dipertimbangkan kembali,"pintanya, Kamis (1/4). Dia bilang, jika Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan tidak masuk dalam kawasan perencanaan Kota Baru Sofifi, kesannya ada upaya pembiaran. "Karena dalam urusan administrasi, warga di dua Kecamatan ini harus menyeberangi lautan.

Padahal kehadiran Kota Baru Sofifi ini diharapkan menjawab persoalan rentang kendali dan lain sebagainya,”tutur Murad. Ketua DPC PKB Tikep ini juga menilai, jika kawasan perencanaan Kota Baru Sofifi hanya mencakup Kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara, tentu akan menimbulkan masalah.  Untuk itu, ia meminta Gubernur agar mempertimbangkan kembali rencana usulan kawasan ke tim yang diutus Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Karena hal ini justru tidak menjadi solusi, melainkan menambah masalah. Kasihan masyarakat di Oba dan Oba Selatan,”ujarnya. Senada disampaikan salah satu tokoh Kecamatan Oba, Ikram Halil. Dia mengatakan, sebagai warga Oba, dirinya merasa prihatin atas langkah Pemprov Maluku Utara yang hanya berencana mengusulkan dua Kecamatan masuk sebagai kawasan khusus Ibu Kota Baru Sofifi. Baginya rencana tersebut justru tidak sesuai harapan masyarakat dan tidak tepat sasaran. Bukan hanya itu, usulan Gubernur juga terkesan berpihak ke soal etnis.

Menurut Ikram, Gubernur harusnya memikirkan secara matang sebelum mengusulkan ke Presiden melalui Kemendagri. "Kalau bicara tentang kepentingan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, maka seluruh wilayah Oba, dari Utara hingga Selatan harus masuk kawasan khusus. Jadi saya minta pak Gubernur agar melihat sejarah lahirnya Kecamatan Oba Utara, Oba Tengah dan Oba Selatan. Harus ada pemerataan dan keadilan. Saya khawatir jangan-jangan ini tujuannya hanya euforia demokrasi,” tandasnya.(aby/aji)