Login Berlangganan Dahlan Iskan Ekonomi Politik Akademika Selebrita Ragam Jurnalisme Advertorial Nasional Hukum Opini Video
1 / 3
2 / 3
3 / 3

REDAKSI malutpost.id menerima tulisan pembaca untuk rubrik Opini. Silakan kirimkan tulisan Anda ke email "biro.malutpost@gmail.com". Cantumkan subyek OPINI dan sertakan foto diri closeup dan tanda pengenal resmi.(*)

"Anca dan Politik Identitas"

#

Oleh : (Syaiful Bahri Ruray)

 

Pagi ini, saya baru saja dikirim lima jilid Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia oleh sahabat, seorang jurnalis senior yang sering berbagi referensi langka dengan saya setiap harinya. Masing-masing jilid Sejarah Kebudayaan Islam ini lumayan tebalnya sekitar 450-an halaman untuk setiap jilidnya. Penulisnya dari seniman Abdul Hadi W.M hingga cendikiawan Prof. Azyumardi Azra, Prof. Taufik Abdullah dan sejarawan Endjat Dajenudeardjat. Dari sejarah awal pembentukan Islam, khasanah kebudayaan bendawi hingga sastra dan seni di bahas lengkap dalam kelima jilid buku menarik ini. 

Ditengah hiruk pikuk gerakan protes Omnibus Law, yang menghadirkan kerusakan dimana mana, termasuk di Ternate, karena diobark-abrik massa pendemo yang merusak taman kota. Mirip Jakarta yang membakar sejumlah Halte Bus Trans Jakarta, yang oleh Gubernur DKI Anis Baswedan ditaksir merugi 45 milyar dalam sehari aksi brutal tersebut. Kita belum mendengar berapa taksiran kerugian material Kota Ternate atas vandalisme dan brutalitas aksi massa yang mengatasnamakan mahasiswa tersebut. Seakan kiriman lima jilid buku pagi ini, menjadi refleksi balik. Bahwa kita sebagai bangsa, pernah memiliki peradaban yang sedemikian baiknya.

Bahwa aksi demo penolakan ini menimbulkan pro-kontra luar biasa bagi masyarakat Ternate. Paling ramai dibicarakan adalah komentar seorang warga bernama Anca, yang dalam akun medsosnya yang demikian keras mengecam aksi pengrusakan fasilitas kota Ternate. Ia menamakan aksi-aksi tersebut dilakukan oleh para pendatang dan bukan penduduk aseli Ternate. Komentar ramai terjadi karena ada ajakan bagi masyarakat Ternate untuk kritis melihat apa yang sedang terjadi. Sayangnya narasi Anca cenderung bernada sedikit rasis dalam merespon aksi- aksi vandalisme mahasiswa di kota Ternate. 

Lebih kacau lagi ketika elite Senayan turut meracau bahwa naskah final UU Omnibus Law belum ada, karena masih dalam perbaikan. Beredar dua jenis naskah antara 902 halaman dan 1028 halaman di media sosial, dan kita tak mengetahui persis naskah mana yang benar.  

Bisa dimaklumi, bangsa Indonesia bukan masyarakat dengan kultur literasi yang baik, dalam daftar UNESCO dari 60 negara kita adalah runner-up terendah tingkat literasinya sedunia. Publik lebih cenderung percaya medsos dari pada repot-repot membaca apalagi mengkaji dengan cermat naskah setebal 902 halaman atau 1028 halaman tersebut. Untung saja, Sekjen DPR RI kemudian mengumumkan bahwa naskah yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi, adalah naskah UU Cipta Kerja yang berjumlah 1,035 halaman. 

Khususnya Indonesia Timur, adalah kawasan terparah tingkat literasinya menurut data Kemendikbud (2020), karena kesenjangan pendidikan dan kemampuan dasar. Keterbatasan itulah menyebakan dari 34 Provinsi, 4 Provinsi di Indonesia Timur adalah terendah. Menurut para pegiat literasi, hal ini disebakan karena kurangnya fasilitas bacaan dan perpustakaan. Tidak mengherankan jika masyarakat kita lebih merujuk ke sumber informasi melalui gadget dan jagad medsos, entah itu isinya sampah apa hal-hal yang tak bermanfaat. 

Dari data “The World’s Most Literate Nations” Indonesia hanya setingkat diatas Bostwana, sebuah negara Afrika yang nomor satu terendah tingkat literasinya. Kesimpulan UNESCO, hanya 1 dari 1000 penduduk Indonesia yang membaca. Jadi menjadi aneh-anehlah bangsa kita dalam merespon setiap persoalan publik. 

Nah, dalam proses pembentukan peradaban bangsa ini, jika merujuk kelima jilid buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia, alangkah mundurnya kita sekarang dibanding tradisi intelektual ulama terdahulu di berbagai penjuru nusantara. Era digital, seharusnya kita berhasil melakukan lompatan ke masa depan, atau meminjam istilahnya Kwik Kian Gie, quantum leap (lompatan quantum) ke masa depan untuk mengejar ketertinggalan kita. Namun yang terjadi malah terjebak dan terkooptasi pada hoax dan post-truth. Kita bisa saksikan betapa kecewanya Anis Baswedan menyaksikan kios-kios buku para pedagang kecil di Pasar Senen ikut terbakar habis. Lalu Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, yang menangis menyaksikan Surabaya dihancurkan fasilitas umum oleh massa pendemo yang nota bene bukan penduduk Surabaya. 

Saya yakin Haji Burhan (Walikota Ternate) pun diam-diam menangis dalam hati, kota yang dibangunnya dengan susah payah, dalam sehari dirusak atas nama sebuah undang-undang yang naskah aselinya masih wallahu a’lam bis sawab tersebut. Lalu Anca mengomel dengan sumpah sarapah yang demikian pedasnya, bagaikan rica gufu, menjadi narasi yang rasis. Walau niatnya membela adab sebuah kota, dianggap melanggar etika tersebut. 

Politik identitas tentang siapa sebenarnya pemilik Kota Ternate, pun menjadi mengemuka. Maklum bisa saja para pendemo adalah pelajar dan mahasiswa yang rata-rata pendatang, dalam benak Anca. Tapi terlepas dari narasi Anca yang dianggap rasis tersebut, mahasiswa pun merespon positif dengan kembali menanam bibit pohon untuk menggantikan pepohonan sepanjang jalanan kota Ternate yang terlanjur dirusakkan oleh massa pendemo tersebut. 

Memang Ternate adalah sebuah kota migran sejak abad pertengahan. Gerrit J. Knaap, seorang antropolog pada Leiden University, menulis risetnya atas Maluku, memang telah menjadi kawasan migran karena telah di diami oleh berbagai etnis. China, Arab, Melayu, Jawa, Bugis, Makassar, India (Gujarat) bahkan mestizo dan mardijkers (masyarakat Eropa), telah mendiami kawasan ini sebagai pedagang rempah-rempah. Buku lawas F.S.A de’Clercq (1890) tentang Ternate juga menuliskan hal yang sama. Sejarawan Urs Ramseyer (2005) juga mencatat adanya jalur perdagangan rempah-rempah pada 2000 tahun silam yang menyebabkan terjadinya akulturasi peradaban di nusantara. Tidak mengherankan jika Candi Borobudur yang dibangun Wangsa Syailendra pada abad ke 9 Masehi, terdapat relief kora-kora (The Halmahera Double Outriggers). 

Bahwa Kota Ternate sebagai kota sejarah ini, telah menjadikannya sebagai bagian salah satu dari Jaringan Kota Pusaka di Indonesia. Ketika Alm. Syamsir Andili menjadi walikota, ia telah melaksanakan hajatan Kota Pusaka se Indonesia dimana Ternate menjadi tuan rumah. Baik Syamsir Andili dan Haji Burhan sendiri adalah bukan orang aseli Ternate, tapi mereka telah berbuat sebagaimana anak negeri, membangun Ternate dengan segenap hatinya.

Syamsir tidak membangun Gorontalo, negeri leluhurnya, juga Haji Burhan, tidak membangun kampung halamannya di Tidore. Bahkan Syamsir mengajukan frasa "Ternate for All" sebagai penghargaan dan kesadaran sejarahnya terhadap peradaban Kota Ternate yang demikian panjang. Bahkan ia melanjutkan dengan motto “bobaso se rasai” - membangun dengan awareness (kesadaran), membangun denga rasa/nurani. Kata magugawene, adalah bentuk kesadaran li-taarafu, dalam membangun kesadaran silaturrahmi antar sesama penduduk Ternate. Ini sebuah bentuk kearifan lokal yang diangkat menjadi tema pembangunan pemerintahannya.

Haji Burhan, melanjutkan pembangunan Kota Ternate sebagai kontinuitas dari Syamsir tersebut. Ia merenovasi Benteng Oranye, dan tengah memperjuangkan Baabullah menjadi pahlawan nasional. Baabullah akan menjadi ikon kota bahkan ikon Maluku Utara, dalam benak Haji Bur. Karena pembangunan dalam skala apapun, selalu butuh ikon, butuh profil tertentu untuk menjadi motivasi bagi publik, agar ada daya ikat bersama membangun peradaban sebuah kota.  

Lalu Omnibus Law, tiba-tiba hadir dan dalam sehari nyaris menghancurkan segalanya. Kita sebagai penduduk kota, terlahir dan besar di kota ini, terhenyak, apa salahnya infra struktur kota dalam konteks protes massa tersebut. Seakan narasi Fukuyama (2018) tentang identitas hadir di depan mata kita menjadi sebuah realitas. Bahwa politik identitas mendapat ruang gegap gempitanya tanpa alasan yang dapat di urai dengan baiknya. Megalothyimia, istilah filsuf Jerman Friedrich Nietzsche yang dikutip Fukuyama, menjadi titik pangkal psikologis, dimana manusia merasa superioritasnya harus hadir di ruang publik, dengan risiko mengenyahkan yang lainnya.

Politics of resentment (politik kebencian) seakan menjadi penentu identitas tersebut. Fukuyama dalam hal ini, membantah tesis lama tentang sejarah telah berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal (1992). Tesis yang ditulisnya dua dekade lalu tersebut. Manusia menurut Nietzsche, masih bergulat denga thymos, sebagai bagian dari jiwa untuk memperoleh pengakuan diri.

Juga isothymia, sebagai bagian dari tuntutan untuk memperolah kesamaderajatan respek dari orang lain, dan megalothymia, kehendak menjadi superior tersebut. Pergulatan tiada henti ini, menurut Fukuyama, tengah berproses menghancurkan demokrasi ketitik nadirnya. Ditangan saya masih membaca Jejak-Jejak Khilafah Ustmani (Ottoman Empire), yang ditulis Herbert Adams Gibbons (1915), betapa jejak-jejak peradaban sejak abad 11 pada era Romawi Timur dan Byzantium, hingga era Ottoman dan Turki modern, tetap terjaga oleh anak negerinya.

Padahal mereka Dinasti Saljuk, sebenarnya adalah warga pendatang dari daerah pegunungan dan stepa Turkistan, Asia Tengah. Namun Konstantinopel tidak dirusak walau berganti penguasa, dan menjadi Istanbul hingga sekarang. Saya jadi ingat pesan Dalai Lama, pemimpin Tibet di pengasingan: “where ignorance is our master, there is no possibility of real peace.” 

 

Wallahu a’lam.

 

Kaki Gamalama, 12 Oktober 2020

Beri Komentar

Berita Pilihan