Login Berlangganan Dahlan Iskan Ekonomi Politik Akademika Selebrita Ragam Jurnalisme Advertorial Nasional Hukum Opini Video
1 / 3
2 / 3
3 / 3

REDAKSI malutpost.id menerima tulisan pembaca untuk rubrik Opini. Silakan kirimkan tulisan Anda ke email "biro.malutpost@gmail.com". Cantumkan subyek OPINI dan sertakan foto diri closeup dan tanda pengenal resmi.(*)

Ketika Mic dimatikan…

#

Oleh : Agus SB 

 

…democracy can perhaps no longer be relied upon to deliver the justice

and stability we once dreamed it would (Arundhaty Roy, 2009:4).

 

Microphone atau mike (corong) dan speaker (pengeras suara) adalah sebuah sambungan, sebuah relasi; yang pertama untuk ‘menyalurkan’ suara tuturan, dan yang kedua untuk ‘memperjelas suara’ penutur; yang pertama untuk “meningkatkan” volume suara manusia yang terbatas, dan yang kedua meningkatkan kemampuan pendengaran manusia yang juga terbatas. Keduanya, karena itu, ‘perpanjangan’ mulut dan telinga biologis manusia, memungkinkan ‘suara tuturan’ yang terbatas volumenya dapat dikirimdan sampai ke telinga pendengar yang juga terbatas kemampuannya jika tanpa alat bantu. 

Alat ini, sekali lagi, adalah sebuah penghubung, sebuah sambungan, yang memungkinkan relasi timbal balik; menghubungkan dan “menjernihkan” komunikasi verbal dua pihak sehingga tujuan percakapan verbal itu bisa tercapai. Apapun tujuannya. Kita tahu, peralatan komunikasi ini dapat digunakan di dalam atau di luar ruangan sesuai spesifikasi tertentu.

Kedua jenis alat di atas adalah sebuah majas tentang bagaimana interaksi dan dialog dalam ruang demokrasi dimungkinkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Ketika Microphone dimatikan, tak ada lagi gunanya speaker; demokrasi terkulai seiring tindakan “mematikan mic”. Ketika mematikan microphone, pimpinan sidang itu melakukan dua hal sekaligus; menolak mendengar dan membungkam suara ‘yang lain’. “Telinga disumbat” seiring kematian microphone, dan tangan yang mematikan fungsinya serentak “menekan membungkam” suara yang berbeda, yang tak searah, yang berlainan, meski belum tentu tak setuju (karena tak lagi didengarkan). Pimpinan sidang yang mematikan microphone itu bahkan  mungkin juga tak ingin mendengar suara hatinya sendiri.Apa yang tersisa sebagai jejak setelah “kematian microphone”? Ironi praktik demokrasi.

Ada banyak pengertian, banyak definisi, tentang demokrasi. Tetapi demokrasi, sejatinya, adalah suatu ruang normatif yang dianut berbagai negara-bangsa modern untuk mewadahi keragaman dan perbedaan  kepentingan dan SARA. Ruang normatif dimana hasrat manusia pada ‘kesepakatan’ mengenai bagaimana seharusnya hidup bersama di atas keragaman dan perbedaan dapat diusahakan.

Tetapi sebelum sampai pada ‘kesepakatan akhir’, terdapat etika yang inheren dalam demokrasi itu sendiri; ‘kesepakatan akhir’ akan dicapai melalui ‘saling mendengarkan pendapat’. Apa yang penting dalam perilaku saling mendengarkan itu adalah agar semua saling memahami sisi kelebihan, kekurangan, kesalahan, yang terbaik dari masing-masing pendapat, dan mengakumulasi “yang terbaik” sebagai kesimpulan,bahkan dapat menjadi kesepakatan akhir. 

Di dalam proses melelahkan itu, ‘telinga’ sebagai indra menduduki posisi sentral; untuk ‘mendengarkan’ dan ‘didengarkan’ sehingga etika demokrasi dapat beroperasi, memungkinkan semua suara yang berkepentingan dan berlain-lainan itu didengarkan, dihormati. Ideal-ideal ini, tentu saja, tidak mudah dicapaikarena banyak sebab. Tetapi satu sebab yang bisa pasti: kepentingan individu dan kelompok yang kadang keterlaluan.Sebab dari yang “keterlaluan” ini ruang demokrasi kerapkali dikorbankan.

“Kematian microphone” menyisakan jejak ironi yang penting untuk dicatat para pengamat politik, sejarawan politik dan aktivis prodemokrasi sebagai bagian dari sejarah praktik demokrasi di Indonesia paska reformasi.Pertama, para anggota dewan perwakilan rakyat RI yang sedang bersidang di senayan maupun yang mengikuti sidang dengan daring pada hari itu berasal dari partai-partai politik.

Institusi yang kononmerupakan wadah “paling jelas” (meski tidak berarti transparan) dari demokrasi karena posisinya yang sentral;  secara teoritik, sebagai penyalur aspirasi kepentingan rakyat dari berbagai kelompok kepentingan. Kedua, di antara partai-partai politik di Indonesia, secara jelas dan tegas (lagi, meskipun tidak berarti transparan), menggunakan kata “demokrasi” atau dengan “varian katalain” sebagai nama partai. Tetapi peristiwa tindakan“mematikan microphone”memperlihatkan bentuk penyangkalan diri (partai) sendiri (minus Demokrat yang walkout) sebagai satu institusi demokrasi, dan akhirnya penyangkalan terhadap demokrasi itu sendiri. 

Di luar gedung senayan itu kita tahu melalui berita, jika dikalkulasi total suara yang menolak, maka jumlahnya dapat melampaui sekadar total anggota DPR dari tujuh parpol yang setuju. Tetapi tak ada gunanya mempertanyakan rakyat mana yang diwakili tujuh parpol yang setuju. Sebabnya, demokrasi lebih dari sekadar penjumlahan angka-angka, juga tak sekadar sebuah mekanisme memilih orang-orang untuk duduk sebagai wakil di berbagai kursi pada berbagai tingkatan birokrasi pemerintahan.

Demokrasi adalah ruang negosiasi bagi hasrat terdalam manusia untuk didengarkan dan dihargai sebagai manusia yang punya kebutuhan, punya keinginan dan cita-cita, punya dimensi religius, yang tak bisa diperlakukan hanya semata dan semata mata mesin dan angka-angka abstrak yang dikalkulasi sesuai jumlah peruntukan kursi di DPR; untuk kursi Presiden, kursi Gubernur, kursi Bupati, kursi Walikota, dan kursi kepala Desa.Tapi siapa peduli, ketika modal lebih berkuasa daripada manusia dan kemanusiaan. Maka aksi massa penolakan pengesahan RUU (5/10/2020) disertai kekerasan hanyalah muara dari kekerasan yang hulunya di senayan. Itu terjadi, setelah microphone dimatikanjelang terbit fajar di hari selasa, 6 Oktober 2020.Mungkinkah, demokrasi telah diragukan, seperti kata Arundhati Roy di atas?

 

 

Sabtu, 10 Oktober 2020

Beri Komentar

Berita Pilihan